MK menghapus ambang batas minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wapres.
Sebanyak 88 undang-undang dimohonkan untuk diuji ke MK sepanjang 2024. UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan undang-undang yang paling banyak diuji pada 2024.
Undang-Undang TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.