detikHot
Raffi Ahmad Punya Harta Rp 1,03 T: Itu yang Sudah Terdaftar
Raffi Ahmad punya harta Rp 1,03 T. Ia tegaskan semuanya sudah terdaftar.
Minggu, 09 Feb 2025 10:02 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
15 Link Twibbon Hakordia 2024, Cocok Jadi Status WA!
Simak daftar link twibbon Hakordia Tahun 2024 untuk memeriahkan peringatannya pada tanggal 9 Desember 2024.
Kamis, 05 Des 2024 12:31 WIB
detikNews
Transformasi Digital Jadi Salah Satu Fokus Stranas PK 2025-2026
KemenPAN-RB terlibat aktif dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Kamis, 21 Nov 2024 20:49 WIB
detikNews
Ketua KPK Nawawi Bicara Konflik Kepentingan Wujud Nyata Perilaku Korupsi
Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, bicara mengenai bahaya dari conflict of interest atau konflik kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara.
Kamis, 25 Jan 2024 09:00 WIB
detikNews
Polisi Segera Panggil Alex Marwata Terkait Pertemuan dengan Eko Darmanto
Polisi segera menjadwalkan pemanggilan untuk Alex.
Senin, 30 Sep 2024 20:01 WIB
detikNews
Perkara Posisi 'Teman' Kaesang di Jet Pribadi ke AS Jadi Tanda Tanya
Perkara Ketum PSI, Kaesang Pangarep, menumpang jet pribadi teman ke Amerika Serikat terus bergulir. Sebab, posisi teman Kaesang itu masih menjadi tanda tanya.
Kamis, 19 Sep 2024 07:30 WIB
detikFinance
Kades yang Main Judol Pakai Dana Desa Bakal Disikat!
Menteri Yandri Susanto ungkap penyalahgunaan anggaran desa untuk judi online dan kegiatan fiktif.
Rabu, 12 Mar 2025 16:02 WIB
detikNews
Menag: Koruptor Nerakanya Lebih Jahanam Dibanding Pencurian Biasa
Menag Nasaruddin Umar mengatakan korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan. Menag mengatakan koruptor nerakanya lebih jahanam dibandingkan pencurian biasa.
Rabu, 12 Mar 2025 11:26 WIB
detikNews
Polda Metro Apresiasi Massa Demo di 17 Titik Berlangsung Kondusif
Polda Metro Jaya mengapresiasi massa demo yang digelar di 17 titik wilayah Jakarta, pada Kamis, 6 Februari lalu berlangsung kondusif.
Sabtu, 08 Feb 2025 01:11 WIB
detikNews
Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan
Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.
Senin, 17 Feb 2025 16:28 WIB