detikEdu

Kemendikdasmen Respons Keluhan Murid soal Matematika Wajib Mapel Tersulit di TKA

Kemendikdasmen respons keluhan murid yang menyebut Matematika Wajib jadi mapel tersulit di TKA. Begini katanya.

3 jam yang lalu

detikSumut

Jadi Tersangka Pemerasan Rp 7 M, Gubernur Riau Abdul Wahid Pakai Rompi KPK

Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK. Dugaan korupsi ini melibatkan fee proyek besar.

2 jam yang lalu

detikBali

Pemprov Bali Dinilai Tak Maksimal dalam Menangani Banjir

Pemprov Bali dinilai lamban dalam penanganan banjir. DPD RI mendorong kolaborasi dan penghijauan untuk meningkatkan daya resapan air menjelang musim hujan.

2 jam yang lalu

detikNews

Gubernur Riau Tersangka 'Jatah Preman' Rp 7 M, Rumah di Jaksel Disegel!

Setelah menangkap Abdul Wahid dalam OTT tersebut, KPK langsung menggeledah dan menyita rumahnya di Jakarta Selatan.

2 jam yang lalu

detikNews

Duit Rp 1,6 M dalam 3 Mata Uang Diamankan di OTT Jatah Preman Gubernur Riau

KPK menetapkan 3 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam OTT di Riau. Total uang yang diamankan dalam OTT ini sebesar Rp 1,6 miliar.

2 jam yang lalu

detikSulsel

KSP Nilai Pengolahan Beras Premium Bulog Sulselbar Berjalan Optimal

Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto mengaku puas dengan proses pengolahan beras yang dilakukan Perum Bulog Sulselbar.

Selasa, 24 Jun 2025 10:17 WIB

detikSport

French Open 2025: Ana/Meilysa Tundukkan Wakil Spanyol

Ana/Meilysa melaju ke babak 16 besar ganda putri French Open 2025 usai menundukkan Nikol Carulla/Carmen Maria Jimenez dari Spanyol dalam waktu 36 menit.

Selasa, 21 Okt 2025 22:59 WIB

detikNews

Kapolda Riau-Pangdam Cek Sarpras Siaga Bencana: Perahu Karet hingga Drone

Polda Riau menggelar apel kesiapan tanggap bencana hidrometeorologi dengan 31.000 personel dan peralatan SAR untuk antisipasi banjir dan longsor.

5 jam yang lalu

detikSumut

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

MK melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan. Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan larangan wamen merangkap jabatan termasuk di BUMN.

Kamis, 28 Agu 2025 23:58 WIB

detikNews

MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan UU Kementerian Negara. MK resmi melarang wakil menteri rangkap jabatan.

Kamis, 28 Agu 2025 15:53 WIB