Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan revisi KUHAP ditargetkan selesai pada Desember 2025. Sebab, KUHP terbaru berlaku pada 2026.
Ketua DPN Peradi Juniver Girsang kaget dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebutkan RUU KUHAP bisa terancam tidak disahkan.
Rancangan Undang-Undang Perkoperasian resmi jadi usul inisiatif DPR. Dekopin sambut baik dan dorong pembahasan komprehensif untuk kemajuan koperasi Indonesia.