Bamsoet menegaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN Indonesia merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan sektor ekonomi di Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas lagi revisi Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam rapat tertutup pada Senin (14/7/2025) malam.
Wakil Ketua Umum KADIN, Bambang Soesatyo, dorong revisi UU KADIN untuk adaptasi ekonomi digital. KADIN perlu peran strategis dalam pengambilan kebijakan.
DPR menggelar paripurna mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Rapat dihadiri 293 anggota dan membahas kewarganegaraan sembilan atlet.