Putusan MK harus dijadikan momentum mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan merumuskan revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas
Dekan Fakultas Hukum Unisma Dr Arfan Kaimudin serukan reformasi KUHAP harus perkuat penegak hukum secara proporsional. Dia juga tekankan tidak tumpang tindih.
Menaker meminta penandatanganan pakta integritas di jajaran Kemnaker, termasuk ke hampir 1.000 PJK3 yang telah dilakukan sebelumnya, dipastikan implementasinya
Pemprov Sulsel raih predikat memuaskan dalam Reformasi Birokrasi, dengan indeks naik dari 74,21 menjadi 81,74. Fokus pada pelayanan dan pengentasan kemiskinan.
Dengan mempertimbangkan prinsip normatif dan temuan empiris tersebut, maka alasan transformasi perilaku memilih konsisten dengan langkah revisi UU Pemilu.
Menko PM Cak Imin dan Mensos Saifullah Yusuf menekankan reformasi akreditasi panti asuhan untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi data bansos.