Golkar mendorong perbaikan sistem politik dan demokrasi segera dilakukan lewat revisi UU Pemilu, Pilkada, hingga Parpol. Ia meminta ketiganya dibahas sepaket.
Sebanyak 88 undang-undang dimohonkan untuk diuji ke MK sepanjang 2024. UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan undang-undang yang paling banyak diuji pada 2024.
Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama.