Pasangan calon gubernur ASS-Fatma berkomitmen mendukung hak buruh setelah putusan MK. Mereka akan memperluas jaminan sosial dan pelatihan keterampilan.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Massa dari jurnalis dan pekerja media menggelar demo penolakan revisi RUU Penyiaran di depan DPR/MPR RI, Jakarta. Massa sebut RUU itu mengancam kerja pers.
Komisi VI DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lanjut ke pembahasan Tahap II dan disetujui dalam Sidang Paripurna.
Komisi VI DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah.