Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menekankan pentingnya obligasi daerah dalam pembiayaan pembangunan. Ia dorong pemanfaatan regulasi baru untuk kemandirian fiskal.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung penanganan sampah di Denpasar. Ia dorong implementasi Waste to Energy sebagai solusi berkelanjutan untuk daerah wisata.
APBD Lombok Timur 2026 disahkan dengan pendapatan Rp 3,72 triliun. Fokus pada belanja operasional, infrastruktur, dan dana desa untuk pelayanan publik.
Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Mekeng, dorong penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan. Ia sebut regulasi kuat jadi kunci keberhasilan.