detikFinance
OTT Asing Untung Besar tapi Tak Bayar, Operator RI Tuntut Ini
Asosiasi telekomunikasi Indonesia dorong regulasi adil untuk layanan OTT asing.
7 jam yang lalu
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
Dampak Ngeri Serakahnomics ke RI
Presiden Prabowo menyoroti fenomena 'serakahnomics' yang merugikan ekonomi Indonesia. Serakahnomics memperlebar jurang kaya-miskin.
10 jam yang lalu
detikJabar
2 Biang Kerok Serakahnomics yang Bikin Prabowo Geram
Presiden Prabowo menyoroti perilaku rakus pengusaha Indonesia, menyebutnya serakahnomics. Lalu apa biang kerok fenomena tersebut ?
Senin, 28 Jul 2025 15:30 WIB
03:19
detikFinance
Prabowo Teriak Serakahnomics, Ini Biang Keroknya!
Presiden Prabowo soroti perilaku serakah pengusaha yang melanggar aturan, menciptakan istilah 'serakahnomics'. Ekonomi ekstraktif dan korupsi jadi pemicu utama.
Senin, 28 Jul 2025 11:58 WIB
detikFinance
Bikin Prabowo Geram, Ini Dampak Ngeri Serakahnomics ke Ekonomi RI!
Presiden Prabowo geram dengan fenomena 'serakahnomics' yang merugikan masyarakat.
Senin, 28 Jul 2025 12:32 WIB
detikFinance
Industri Bukan Musuh, Tapi Kunci Masa Depan RI
Nikel mengubah wajah Indonesia dari tambang menjadi tumpuan masa depan. Dengan cadangan terbesar, RI siap memimpin industri kendaraan listrik dan energi bersih.
Senin, 28 Jul 2025 10:22 WIB
detikFinance
Dampak Perang Thailand & Kamboja ke Dompet Orang RI
Perang Thailand dan Kamboja berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi ASEAN, termasuk Indonesia.
Sabtu, 26 Jul 2025 11:00 WIB
detikInet
Video Pengamat Telekomunikasi soal TKDN: Harus Ketat Aturannya
Aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat untuk mendorong industri di Indonesia agar lebih berkembang.
Jumat, 25 Jul 2025 20:20 WIB
detikInet
Video: Sorotan Pengamat ke Pemerintah soal Aturan TKDN Produk AS
Pengamat telekomunikasi menilai pembebasan TKDN untuk perusahaan Amerika Serikat berpotensi menciptakan kecemburuan dalam persaingan industri di negara lain.
Jumat, 25 Jul 2025 21:21 WIB
detikFinance
Kesepakatan RI-AS Turunkan Tarif Jadi 19% Bisa Hambat Hilirisasi
Pemerintah perlu kaji ulang kesepakatan dagang dengan AS yang dinilai menghambat hilirisasi dan membebani anggaran.
Jumat, 25 Jul 2025 10:25 WIB