Pengiriman 2,4 juta genteng dari Majalengka, Jawa Barat untuk program Gentengisasi pada Minggu (8/11) sempat menuai protes dari para sopir truk pembawa genteng. Para sopir menolak berangkat karena upahnya belum dibayar.
Aksi tersebut terjadi saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan melepas para sopir ke tujuan masing-masing. Namun, para sopir menolaknya dengan membentuk tanda silang menggunakan tangannya, menandakan tidak ingin berangkat.
"Belum dibayar!" teriak para sopir kala itu.
Menyusul aksi protes tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman bersama jajarannya menemui para sopir. Mereka berdiskusi mengenai persoalan pembayaran, sekaligus mulai mendata sopir dan kernet yang belum menerima upah.
Namun, diskusi berlangsung alot. Ara pun kembali bertanya kepada para sopir untuk memastikan apakah benar sudah dibayar.
"Saya mau cek. Apakah supir-supir, semua sudah dibayar?" tanya Ara.
"Belum!" teriak para sopir.
Ara mengatakan bahwa anak buah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sempat melapor kepadanya kalau semuanya sudah beres. Ara, yang saat itu berdiri di atas panggung bersama bersama KDM pun langsung mengatakan kepadanya seharusnya tidak ingin langsung percaya dengan laporan anak buahnya dan harus membuktikan langsung di lapangan. Saat itu, KDM hanya bisa tersenyum kikuk di atas panggung dan tampak bingung.
"Harus dicek Pak KDM, jangan gampang percaya dengan anak buah," ujar Ara.
Melalui postingan YouTube-nya, KDM pun merespons kejadian tersebut. Ia mengaku hanya bisa tersenyum, karena bingung dengan teguran Ara.
Ia menjelaskan, biasanya, yang mengurus hal teknis ini antara Sekretaris Daerah Jawa Barat dengan bupati daerah terkait. KDM hanya datang untuk memberikan sambutan.
"Kenapa kemarin saya senyum gitu ketika ditegur 'jangan percaya anak buah' gitu. 'KDM jangan percaya anak buah', senyum, karena saya bingung. Bingungnya apa? Gubernur kaitannya apa sama bayar sopir truk," ujarnya dalam channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, dikutip Kamis (12/11/2026).
Dalam video tersebut, turut hadir Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Herman pun membeberkan kendala teknis dan administrasi yang terjadi di lapangan.
Ia mengaku baru tahu ada persoalan pembayaran sopir truk saat acara berlangsung. Para sopir belum diberikan surat jalan dan pemenuhan administrasi karena koperasi takut gentengnya tidak sampai ke sasaran.
Herman kemudian menjelaskan, terhambatnya pengiriman genteng juga berkaitan dengan belum tuntasnya proses Pemilihan Terbuka Toko (PTT) di sejumlah daerah tujuan distribusi.
"Ada salah satu kabupaten yang belum melaksanakan PTT (Pemilihan Terbuka Toko) karena terlambat, terutama Bogor," ujar Herman.
Herman mengatakan, program Gentengisasi ini pada dasarnya menggunakan skema business to business atau antar pelaku usaha. Sementara itu, pemerintah daerah berperan untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM yang terlibat.
Sementara itu, Eman menjelaskan pembiayaan untuk pengadaan 2,4 juta genteng. Ia menerangkan pinjaman modal sebesar Rp 3 miliar digunakan untuk kebutuhan modal kerja, sementara untuk pengiriman armada sudah diperhitungkan.
"Kalau pinjaman itu kan untuk modal kerja. Jadi yang bersangkutan di kabupaten ini untuk menghitung pengiriman kendaraan itu sudah dihitung semua, sudah ada uangnya. Uang untuk bayar sopir itu sudah ada, Pak," ujarnya.
Masalahnya adalah administrasi terkait tujuan genteng-genteng itu dikirim. Karena ada beberapa yang target sasarannya belum jelas.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian PKP pada Minggu (8/11) pukul 22.56 WIB, dari 600 truk, sebanyak 482 truk, 482 kernet, dan 482 sopir sudah diberikan upahnya. Sisanya akan diselesaikan dalam waktu 10 hari ke depan. Dan pada pukul 23.12 WIB, 482 truk sudah pergi meninggalkan Majalengka ke tujuan masing-masing.
(abr/das)