Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana akan merenovasi sejumlah rumah warga yang rusak dan kumuh di Jakarta. Renovasi rumah warga ini termasuk dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan 2026 bakal merenovasi sebanyak 2.000 rumah rusak di Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Ia menyebut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merenovasi rumah yang rusak.

"Di tahun depan Pak Menteri (Maruarar Sirait) telah menyampaikan dan berdiskusi dengan Gurbernur DKI Jakarta untuk mengalokasikan 2.000 rumah yang direnovasi, di seluruh Jakarta ya termasuk lima wilayah dan Kepulauan Seribu," kata Sri kepada wartawan dalam acara Bakti Sosial Natal 2025 di Menteng Tenggulun, Rabu (31/12/2025).

Untuk saat ini, Sri menyebut pihak Kementerian PKP akan fokus merenovasi rumah warga yang rusak di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Ia berujar kawasan Menteng yang terkenal elite ternyata masih banyak rumah kumuh di kawasan padat penduduk, sehingga harus direnovasi segera agar layak huni.

"Kenapa Menteng? Karena Menteng itu sebetulnya kalau dilihat dari data, dari 10 RW sebanyak 6 RW itu berada di kawasan padat seperti ini, lalu hanya 4 RW saja yang bisa disebut kawasan elite," ujar Sri.

Sri menyebut sebanyak 50 rumah di kawasan Menteng akan direnovasi oleh Kementerian PKP dengan menggunakan dana program Gotong Royong. Program renovasi rumah ini juga menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk membantu desain rumah yang nyaman dan estetik.

Dengan adanya ribuan rumah warga yang direnovasi di Jakarta, Sri beraharap dapat mengatasi permasalahan backlog perumahan terkait rumah yang tidak layak huni. Program renovasi rumah ini juga tidak hanya di Jakarta, tapi juga seluruh kabupaten dan kota di Tanah Air.

"Seluruh kabupaten kota kita ada program renovasi rumah karena backlog untuk kualitas atau backlog terkait dengan rumah yang ditdak layak ini PR-nya masih banyak nih, ada 26,9 juta di Indonesia," ungkapnya.

Untuk kuota program bedah rumah oleh Kementerian PKP di 2026 mengalami kenaikan. Sebelumnya ada 400 ribu rumah yang akan direnovasi, tapi Presiden Prabowo Subianto disebut setuju jika kuota renovasi rumah mencapai 2 juta unit.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025) malam.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026, itu sekitar 400 ribu (rumah) tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta (rumah) sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," tutur Fahri, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

Di sisi lain, Fahri mengungkapkan untuk pembangunan maupun renovasi sejuta rumah di perkotaan perlu sebuah percepatan. Sebab, ada berbagai masalah dalam menyediakan sejuta rumah di perkotaan, salah satunya ketersediaan lahan.

"Tetapi yang 1.000.000 (rumah) di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," imbuhnya.

Untuk itu, Fahri menyebutkan perlu aturan untuk menjadi payung hukum. Ia mengatakan perlu ada lembaga yang mengatur percepatan pembangunan hunian sosial.