Proses pengembalian dana atau refund pembelian rumah yang mangkrak milik konsumen Meikarta tengah berjalan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan pengecekan dan verifikasi terbuka bersama 13 konsumen yang telah menerima refund.

Konsumen yang mengaku sudah menerima refund satu per satu melakukan pencocokan data dengan yang diterima Kementerian PKP. Nilai refund yang diterima oleh konsumen berbeda-beda, berkisar dari Rp 150-370 jutaan.

Ara mengapresiasi Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), James Riady yang berhasil menyelesaikan refund 13 konsumen pertama lebih cepat dari batas waktu yang diberikan.

"Saya melihat Pak James adalah pengusaha yang punya etikat baik. Karena dari janjinya 3 bulan, hari ini saya cek, berarti per hari ini belum 2 bulan ya? Tadi saudara sudah cek langsung, klarifikasi-klarifikasi, pembayaran sudah mulai dilakukan. Ya, jadi menurut saya, thank you Pak James," kata Ara Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menambahkan total refund yang telah diserahkan kepada 13 konsumen Meikarta sekitar Rp 3,5 miliar. Jumlah ini hanya sekitar 11 persen penyaluran dari total 124 pelapor yang total refundnya Rp 30 miliar.

"Nilai totalnya sudah Rp 3,5 miliar (13 konsumen). Sudah sekitar 11 persen," ujar Fitrah.

Fitrah menyebutkan Kementerian PKP telah membagi 4 tahapan refund dari total 567 pelapor yang masuk melalui layanan BENAR PKP hingga hari ini.

Tahap pertama terdapat 124 pelapor yang harus diurus dengan total refund Rp 30 miliar, di mana 13 di antaranya sudah menerima refund. Tahap kedua terdapat 274 pelapor yang sedang divalidasi dan ditindak lanjuti dengan total refund yang harus diberikan Rp 73 miliar.

Lalu, refund tahap ketiga ada 155 pelapor dengan total refund yang harus diberikan Rp 8,5 miliar yang juga sedang sedang divalidasi dan ditindak lanjuti. Sementara tahap keempat berjumlah 14 pelapor yang masih dalam proses inventarisasi sehingga belum ada jumlah refund. Dari data refund tahap 1-3 total refund yang perlu diserahkan Meikarta sekitar Rp 113 miliar.

"Kita secara bertahap akan selesaikan, cek dokumennya, nanti akan sampaikan ke pihak Meikarta," kata Fitrah.

James enggan menyebutkan total refund yang dikeluarkan Meikarta untuk pengembalian dana konsumen-konsumennya. Namun, ia menyampaikan untuk proses refund berikutnya kemungkinan tidak akan terus dibantu Kementerian PKP, melainkan mereka akan mengurus sendiri.

"Saya kira mekanismenya kan sudah ada. Jadi dengan intervensi Pak Menteri ini kan lebih mempertajam kristalisasi mekanisme itu supaya itu jalan. Jadi kan tidak semestinya terus-terusan itu melewati kantor Pak Menteri. Jadi ini permulaan ini saya kira baik ya. Kan dikasih 3 bulan ini, belum sebulan ini, baru 29 hari. Jadi, dan yang lainnya saya dengar sedang diproses," ujar James.

Senada, Fitrah juga menyampaikan tidak semua proses refund akan diurus oleh Kementerian PKP. Setelah refund tahap pertama selesai, diharapkan tahap berikutnya bisa dilanjutkan oleh Meikarta.

"Harapan kami sebenarnya dengan kloter pertama ini, ini buka pintu sebenarnya. Agar pihak Mekarta, kalau ada pengaduan-pengadun, udah langsung mereka lah. Jangan semuanya lewat PKP. Berusaha juga dong tanggung jawab dari mereka," ucap Fitrah.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah memberikan tenggat waktu kepada Meikarta untuk menyelesaikan tahap pertama refund hingga 23 Juli 2025.