.webp)
Suara Sineas Tanah Air Mengalun Jauh ke Media Luar
Berbagai elemen masyarakat menyuarakan lewat berbagai platform, turun ke jalan hingga media sosial. Hal ini pun menjadi sorotan media-media luar, salah satunya Deadline.
Dilansir detikpop pada Senin (1/9), mereka menuliskan sejumlah sineas menyuarakan kemarahan mereka atas meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan dan juga ketidakadilan yang terjadi selama ini.
"Saya ingin dunia tahu situasi di Indonesia, betapa korupnya sistem ini, dan betapa terpuruknya rakyat," ujar Omara N. Esteghlal di media sosialnya.
"Dewan Perwakilan Rakyat kita bukan hanya tidak peka, tapi juga sangat korup. Gaji mereka terus naik dengan uang pajak, dan apa yang rakyat dapatkan sebagai imbalannya? Tidak ada."
Angga Sasongko juga menyuarakan hal serupa di medsosnya.
"Diam dalam menghadapi ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan."
Ia menambahkan, "Potong anggaran... Ubah strukturnya. Buat mereka sadar bahwa mereka juga warga sipil."
"Tak ada suara yang pantas dibungkam dengan kekerasan. Tak ada nyawa yang layak dipertaruhkan demi tuntutan yang didengar," tulis Dian Sastro.
Sutradara Yosep Anggi Noen, yang menggarap 24 Jam Bersama Gaspar dan The Science of Fictions, mengatakan di Instagram dan X: "Sekali lagi, kegelapan terjadi di negeri ini karena politik korup yang tidak berpihak pada rakyat dan keadilan."
Dilansir dari detiknews, Pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan tunjangan yang sudah dipastikan dicabut ialah tunjangan perumahan.
"Yang pertama, saya sudah menyampaikan setop tunjangan perumahan. Karena ini bukan soal semata-mata, yang pertama bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan pemufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi DPR," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
"Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan, etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas DPR," sambungnya.
Namun Said tak memerinci tunjangan apa saja yang dicabut selain tunjangan perumahan. Dia pun mengatakan akan mengembalikan tata kelola mengenai tunjangan ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
"Oleh karenanya agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR," ujarnya.
Lebih lanjut, saat ditanya mengenai rumah dinas akan dikembalikan atau tidak setelah tunjangan perumahan dicabut, Said meminta untuk menunggu keputusan BURT.
"Ya kita tunggu keputusan BURT," tuturnya.
(ass/pus)
