.webp)
Biar Gak Ada Kasus Lagi: Kalau Keberatan Royalti, Matikan Musiknya!
Menurutnya, masalah pertama ada di transparansi.
"Ini kan lembaga yang ambil dana publik, tapi laporannya gak dibuka secara jelas. Ambil dana dari publik, tapi publik gak tahu detailnya," kata Haryadi.
Lalu soal tarif. Dia kasih contoh restoran yang dipungut rata-rata Rp 120 ribu per kursi.
"Pertanyaannya, apakah itu mewakili semua pengguna? Belum tentu," ujarnya.
Haryadi juga menyoroti peran negara yang menurutnya kurang hadir.
"Kayak semua dilepas ke LMKN. Padahal di undang-undang jelas, biaya pencatatan dan administrasi itu masuk ke Kementerian Hukum. Harusnya ada tanggung jawab dari negara," tegasnya.
PHRI sendiri sudah kasih panduan ke anggotanya, kalau mau mutar lagu, silakan bayar royalti. Kalau keberatan, ya matikan saja musiknya.
Baca juga: Tompi Cabut dari WAMI |
Masalahnya, di lapangan efeknya lumayan bikin lesu.
"Saya baru telepon ketua PHRI di Lombok, mereka bilang mood-nya hilang, apalagi untuk usaha kecil. Jadi sepi, gak ada musik," cerita Haryadi.
Dia juga minta sanksi pidana dihapus, cukup perdata saja.
"Ini urusan keperdataan, udah jelas. Kita gak mau ada kasus lagi kayak Mie Gacoan. Tafsir publik terhadap undang-undang ini liar sekali. Era medsos, apa-apa bisa bias. LMK juga kirim somasi ke mana-mana, tafsirnya beda-beda," katanya.
Nada protes soal transparansi ini ternyata juga datang dari kalangan musisi. Ariel NOAH sempat blak-blakan bahwa hitungan royalti yang dia terima dari LMKN cuma berupa file Microsoft Excel sederhana.
Armand Maulana, vokalis GIGI, langsung mengamini. Menurutnya, cara itu bikin LMKN terkesan gak transparan, apalagi buat industri musik yang nilainya miliaran.
Haryadi menutup dengan satu saran sederhana. "Begitu pemerintah gak hadir sosialisasi secara konkret, jadi abu-abu. Agar gak ada kasus lagi, kalau keberatan royalti mending matikan musiknya. Agar kisruh gak jalan terus!"
Tapi itu juga bukan berarti mereka menyerah. Saat ini, mereka juga lagi coba hubungi perwakilan VISI dan AKSI terkait kebingungan tersebut. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga mau berbicara ke DPR RI.
(pig/nu2)
