Ifan Seventeen Jawab Dugaan Monopoli Bioskop oleh PH Besar

Isu mengenai dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh sejumlah Rumah Produksi (PH) besar dalam pendistribusian film di jaringan bioskop nasional mendapat tanggapan dari Ifan Seventeen selaku Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

Ia menilai dugaan dominasi yang kerap disoroti oleh Komisi DPR tersebut lebih banyak terjadi karena kondisi pasar dan skala bisnis, bukan sepenuhnya merupakan setting yang disengaja.

"Semua itu running. Kalau menurut saya ya, semua industri baik itu mau musik, baik itu film, baik itu industri lainnya, semua itu pasti ada berita miringnya, pasti ada sifat monopolinya," kata Ifan Seventeen saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Lebih lanjut, pemilik nama lengkap Riefian Fajarsyah itu menekankan pentingnya analisis untuk membedakan motif di balik fenomena ini.

"Balik lagi, itu happen by setting atau by organic? Ini yang perlu kita cari tahu dulu. Real case-nya seperti apa, kejadian sebenarnya seperti apa," ujar Ifan.

Lebih lanjut, Ifan menyoroti apabila sebuah Rumah Produksi dapat memproduksi film dalam jumlah yang lebih banyak dan frekuensi yang lebih sering, hal itu wajar terjadi karena skala rumah produksi tersebut memang sudah besar.

"Kalaupun memang mereka mengeluarkan film secara lebih banyak dan lebih sering, yes, karena secara rumah produksinya besar. Mungkin itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa disebut seperti itu," jelas Ifan.

Oleh karena itu, ia berpandangan dominasi yang terlihat belum tentu serta-merta adalah monopoli yang disengaja.

"Tapi kalau menurut saya itu happens by market, ya memang by condition. Jadi menurut saya sih gak lah. Mesti berhati-hati, mesti tahu dulu real case-nya, dipelajari dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengungkapkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis di dunia perfilman, impor film, hingga pengelola bioskop.

Ia mengungkapkan ada pihak-pihak yang memiliki production house (PH) atau rumah produksi film, sekaligus pengimpor film, dan juga sekaligus pemilik bioskop.

"Hanya dari 2, nggak sampai 3 PH lah, kenapa? Itu yang tadi disampaikan Pak Menteri ada kesulitan mengakses untuk masuk kepada layar lebar," Lamhot Sinaga.

Hal ini diperburuk dengan fakta pihak yang sama menguasai seluruh ekosistem layar lebar.

"Kalau kemudian dia punya bioskop, dia importir, dia PH, tentu berarti orang tersebut akan memprioritaskan film-filmnya masuk ke layar lebar," imbuhnya.