.webp)
Menteri Fadli Zon: Kebebasan Berekspresi Dijamin UUD, tapi...
Hal tersebut diungkapkan Menteri Fadli Zon usai membuka pameran seni Jejak Perlawanan Sang Presiden 2001 di Gedung A Galeri Nasional Indonesia, tadi malam. Eksibisi itu sebagai pembuka penyelenggaraan pameran di awal tahun sekaligus setelah kehebohan akhir tahun ini.
Puluhan lukisan sampai karya seni instalasi ciptaan Hardi yang dipamerkan kali ini, diakui Menteri Fadli Zon bermuatan kritik. Sosok Hardi dikenal sebagai aktivis sekaligus tukang kritik di masanya.
Gara-gara lukisan Sang Presiden 2001 yang dibuatnya tahun 1975 dan mengkritik Orde Baru, ia ditangkap. Lukisannya juga mencetuskan peristiwa Desember Hitam dalam sejarah seni rupa Indonesia.
"Ya karya Hardi selalu bermuatan kritik. Selama ini juga selalu seperti itu ya, saya kira ada satu otoritas di dalam sebuah pameran antara pelukis, perupa, dan kurator, dan galeri. Tapi tentu saja mestinya juga ada batas-batas bukan dalam soal kritiknya, tapi di manapun saya kira ada limitasi," tegas Menteri Fadli Zon ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis malam (9/1/2025).
Menurut Fadli Zon, seniman yang mengkritik tetap harus ada batasannya apalagi Indonesia masih kental dengan budaya Timur.
Bahkan ia mencontohkan di Jerman, jika ada seniman yang memasukkan simbol-simbol Nazi pastinya langsung mendapatkan hukuman.
"Coba Anda ke Jerman pakai baju, pakai lambang Nazi, pasti langsung ditangkap sama polisi. Padahal peristiwanya sudah 75 atau 78 tahun lalu. Kebebasan itu juga pasti ada batasannya," terangnya.
Bahkan Fadli Zon menegaskan kritik apapun dalam ranah seni, pastinya tetap terbuka dan bisa dalam sebuah pameran.
"Itu tergantung kepada kurator dan dewan kurator (Galeri Nasional Indonesia). Kepala MCB (Museum dan Cagar Budaya) kan baru kita bentuk juga di Galeri Nasional karena sudah ada pemerintahan baru, lengkap formasinya," kata Fadli Zon.
Dia pun ngaku tak masalah dengan adanya polemik maupun kritik melalui medium seni. Fadli Zon menganalogikan sebagai sebuah 'vitamin'.
"Tidak ada kemajuan yang bisa kita nikmati tanpa adanya masukan kritik gitu ya. Saya kan juga, ya waktu saya di DPR juga tukang kritik," katanya sembari tertawa.
"Saya kira hal yang biasa. Kebebasan berekspresi juga dijamin oleh Undang-Undang dasar kita, tapi jika tujuannya untuk sensasi dan bikin kehebohan ya bukan kebebasan," pungkasnya.
(tia/nu2)
