.webp)
Agenda Prioritas Kementerian Kebudayaan di 2025: Repatriasi hingga Omnibus Law
Kementerian Kebudayaan mengawali awal tahun dengan melantik sebanyak 74 pejabat baru di Aula Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari ini.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengatakan momen melantik pejabat pratama eselon 2, eselon 3, dan para pejabat lainnya untuk melengkapkan formasi kementerian. "Tinggal penataan balai kesekretariatan dan beberapa organisasi di bawah kementerian lainnya," kata Fadli Zon, Rabu (8/1/2025).
"Dengan lengkapnya susunan, saya kira akan bekerja secara maksimal dalam rangka menjalankan program termasuk merealisasikan visi dan misi dari Bapak Prabowo tentang kebudayaan," sambungnya.
Tahun ini, ada sejumlah agenda prioritas yang diutamakan Kementerian Kebudayaan RI seperti diungkap oleh Menteri Fadli Zon kepada awak media. Berikut di antaranya:
1. Inventarisasi Koleksi Museum
Fadli Zon mengatakan sudah menyampaikan berbagai program Kementerian Kebudayaan ke DPR tahun lalu. "Mulai dari urusan melestarikan, melindungi cagar-cagar budaya, semua warisan budaya kita. Tapi juga harus mengembangkan, memanfaatkan kebudayaan kita jadi milik kita," terang Menteri Fadli Zon yang juga kolektor ribuan keris.
"Hampir 3 bulan keliling ke daerah-daerah, dari Bali dan Lombok. Kekayaan kita ini luar biasa, aset nasional kita. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak berdiri museum sebagai pusat studio, narasi, edutainment, entertainment, dan kita akan melakukan inventarisasi koleksi dari museum-museum, dari Museum Nasional Indonesia dan museum-museum lainnya sehingga terdata," kata Fadli Zon.
2. Hitung Total Kekayaan Warisan Budaya Indonesia
Setelah menginventarisasi warisan budaya yang ada di Indonesia, Kementerian Kebudayaan bakal menghitung total kekayaan. "Sebetulnya, ada berapa sih kekayaan kita ini ke dalam angka. Tentunya tidak akan ternilai harganya, harus buat benchmark appraisals kita yang luar biasa," sambungnya.
3. Gerakkan Pelaku Kebudayaan di Setiap Daerah
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, juga menegaskan dengan formasi tim yang sudah lengkap, program diplomasi, kerjasama kebudayaan dengan negara lain semakin digalakkan.
"Kita mendorong juga di provinsi, kabupaten, desa budaya, desa pemajuan kebudayaan, dan menggerakkan para pelaku budaya termasuk di media baru selain film, musik, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Jangan ada yang ketinggalan, semua para pelaku kebudayaan karena Kementerian Kebudayaan adalah instrumen dan alat dalam memajukan kebudayaan," tegasnya.
4. Bentuk Tim Kajian Omnibus Law
Sejak awal dilantik, politikus Gerindra itu sudah mewacanakan Omnibus Law yang mengatur banyaknya aturan dalam ranah tersebut.
"Sebagaimana yang saya sampaikan, di awal tahun ini kami mulai dengan kajian-kajian. Terhadap omnibus law itu, saya baru saja melantik Kepala Biro Hukum, harus buat tim untuk mengkaji Undang-Undang ke depan termasuk soal ini. Solusi yang cepat untuk mengintegrasikan perangkat hukum, regulasi, dan kebudayaan," ucap Menteri Fadli Zon.
5. Repatriasi Benda Budaya
Dalam catatan Kementerian Kebudayaan, ada 800-an item benda budaya yang diusahakan dalam program repatriasi yang sudah berjalan sejak periode-periode sebelumnya. Ke depannya, Menteri Fadli Zon bakal memperbaharui dan menambahkan MOU soal repatriasi kepada India, Inggris, Belanda, dan Jerman.
6. Pengajuan Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO
Setiap tahunnya, Indonesia mengajukan daftar warisan budaya takbenda (WBTb) kepada UNESCO. Tahun ini ada sekitar 5 sampai 6 item yang diajukan, salah satunya yang utama adalah tempe.
"Iya salah satunya (tempe), tapi kita juga ada yang lalu. Misalnya mahyong. Kita akan umumkan beberapa yang lainnya kalau sudah dikaji. Ada 5 atau 6 item yang dikaji, supaya dalam dekat akan kita usulkan," tukas Menteri Fadli Zon.
Baca juga: 5 Peristiwa Seni Budaya Terpopuler |
(tia/dar)
