.webp)
Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto, angkat bicara mengenai polemik pertemuan daring relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia menegaskan, pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan kendala yang dihadapi relawan saat memadamkan api dan menyelamatkan satwa di Taman Nasional Tanjung Puting.
Paulinus menyayangkan perhatian publik justru tersedot pada rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan yang belakangan ramai diperbincangkan. Padahal, menurutnya, para relawan masih berjibaku menangani kebakaran dan mengevakuasi satwa terdampak di lapangan.
"Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah rame soal rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," kata Paulinus kepada detikKalimantan, Selasa (20/10/102026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paulinus menjelaskan pertemuan pada 12 Oktober 2026 itu berawal dari sejumlah relawan yang menghubunginya untuk menyampaikan berbagai persoalan selama bertugas. Keluhan tersebut meliputi koordinasi antarpihak, keterbatasan peralatan, kebutuhan logistik hingga biaya operasional.
Ia meneruskan masukan tersebut kepada rekan-rekannya di Kementerian Kehutanan. Saat itu, Raja Juli masih berada di Palangka Raya dan bersedia mendengarkan langsung keluhan relawan melalui pertemuan daring sembari menunggu kunjungan ke Tanjung Puting.
"Dalam pertemuan tersebut, relawan mengusulkan pembangunan flying camp atau pos lapangan agar tim lebih dekat dengan titik api. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu mempercepat mobilisasi personel dan mendukung penanganan kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau," katanya.
Relawan juga meminta penguatan koordinasi antara tim di lapangan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan BPBD melalui posko induk di Pangkalan Bun. Paulinus menyebut Menhut meminta jajaran balai memperkuat koordinasi tersebut.
Persoalan bantuan dari perusahaan di sekitar kawasan turut disampaikan. Paulinus meneruskan keluhan seorang relawan yang tidak dapat mengikuti pertemuan, terkait permintaan bantuan yang belum dipenuhi karena perusahaan tersebut masih menangani kebakaran di areal mereka sendiri. Menurut Paulinus, Menhut langsung meminta direktur jenderal terkait untuk menindaklanjuti persoalan itu.
Ia juga meluruskan pembahasan anggaran yang menjadi sorotan publik. Menurutnya, konteks pembicaraan tersebut adalah pertanyaan relawan mengenai biaya operasional, bukan soal ada atau tidaknya anggaran penanganan karhutla di Kementerian Kehutanan.
"Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," ujarnya.
Paulinus turut menyampaikan penjelasan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengenai dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres) yang telah diajukan Menteri Kehutanan dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dalam tindak lanjutnya, kepala balai diminta mendata para relawan.
Ia menegaskan, pertemuan tersebut merupakan ruang bagi relawan untuk menyampaikan persoalan secara langsung agar kendala di lapangan dapat dicarikan solusi. Menurutnya, kebutuhan dukungan operasional menjadi penting karena upaya pemadaman dan penyelamatan satwa masih berlangsung.
Paulinus pun mengajak semua pihak kembali memusatkan perhatian pada penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. Ia berharap perbincangan mengenai pertemuan dengan Menteri Kehutanan tidak mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang masih harus diselesaikan para relawan.
"Jadi tidak usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Capek dengan drama politik, kita selesaikan dulu api ini kanda-kandaku," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menemui petugas dan relawan yang berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026) sore. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan moral bagi para petugas dan relawan yang terus berupaya memadamkan api di tengah ancaman kebakaran yang membahayakan kawasan hutan serta habitat satwa liar, termasuk orang utan.
Usai meninjau kondisi lapangan, Raja Juli Antoni dan Mayjen TNI Zainul Arifin berdialog dengan sejumlah relawan dan kelompok masyarakat yang selama ini terlibat dalam aktivitas di sekitar TNTP. Mereka mendengarkan masukan sekaligus membahas langkah untuk memperkuat penanganan karhutla.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan, Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), ASITA, ASTINDO, Himpunan Klotok Wisata Kumai (HKWK), Tourism Cook Association (TCA), Persatuan Speed Kumai, serta masyarakat mitra polhut Desa Sungai Sekonyer.
Menhut mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang secara sukarela ikut membantu penanganan kebakaran. Menurutnya, upaya memadamkan api dan melindungi kawasan TNTP membutuhkan solidaritas serta kerja sama seluruh pihak.
"Ini saatnya kita gotong royong. Ini saatnya kita berbagi solidaritas. Tentu namanya judulnya kerelawanan atau voluntarisme, itu memang harus panggilan dari hati," kata Raja Antoni, dalam keterangannya yang diterima detikKalimantan, Jumat (16/10/2026).
Selain mengoptimalkan operasi di lapangan, pemerintah akan mendorong penguatan kemampuan masyarakat di tingkat desa. Sebanyak 15 desa di sekitar Tanjung Puting direncanakan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilengkapi peralatan pemadaman, seperti mesin air dan jet shooter.
"Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih siap melakukan penanganan awal ketika kebakaran terdeteksi. Dengan respons yang cepat, api diharapkan dapat dikendalikan sebelum meluas dan semakin sulit dipadamkan," katanya.
Sementara itu, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin memberikan semangat kepada petugas dan relawan agar tetap berjuang dalam penanganan karhutla. Ia menekankan pentingnya kebersamaan, koordinasi, dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi di lapangan.
Untuk memperkuat upaya pemadaman, pemerintah juga menyiapkan pola penanganan terpadu melalui satu komando operasi. Skema tersebut dirancang agar pengerahan personel, peralatan, dan dukungan dari berbagai unsur bisa berjalan lebih efektif.
"Upaya penanganan juga akan diperkuat melalui operasi darat, pembangunan sumur bor, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca. Seluruh langkah tersebut disiapkan untuk mendukung pemadaman dan menekan dampak kebakaran di kawasan Tanjung Puting," ujar Zainul Arifin.
