Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara soal alasannya menggeruduk acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) malam. Mahasiswa menyatakan ingin mengajak para pejabat dalam acara itu ke jalan, ruang yang netral, untuk menanyakan keberpihakan mereka.
Diketahui, acara malam itu dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.
Acara itu sempat berjalan lancar. Kemudian, sejumlah mahasiswa tiba-tiba naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Situasi bertambah panas usai massa yang naik panggung semakin banyak. Akhirnya ketiga pejabat itu dievakuasi.
Namun ratusan mahasiswa menghadang mereka di luar GIK UGM. Nusron Wahid dan Sudaryono sempat duduk untuk berdialog dengan massa. Tetapi pembicaraan berujung buntu. Saat keduanya meninggalkan lokasi dengan pengawalan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.
Klarifikasi Mahasiswa UGM
Jubir mahasiswa UGM, Gladwin, mengatakan aksi tersebut dilakukan secara kolektif. Mereka menyatakan yang terjadi saat aksi itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah yang berulang kali melakukan penindasan kepada rakyat.
"Intinya kami secara kolektif karena resah datang ke sana dan apapun yang terjadi di sana adalah bentuk ekspresi kami," kata Gladwin saat konferensi pers dan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa UGM di Balairung, Rabu (17/6/2026).
Dia menepis anggapan bahwa mahasiswa sejak awal berniat membubarkan acara diskusi tersebut. Menurutnya, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada para pejabat yang hadir dalam forum itu.
"Itu adalah bentuk ekspresi yang menurut kami valid karena penindasan yang selama ini, rakyat yang rasakan, kami rasakan. Jadi yang terjadi di sana mau itu dibilang pemberhentian atau apapun itu, yang perlu ditekankan adalah ekspresi yang kemarin terjadi itu karena bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat yang selama ini terjadi," tegasnya.
'Ajang Pamer Pencapaian'
Sarah, salah satu perwakilan mahasiswa UGM, saat membacakan kronologi kejadian mengatakan kedatangan para mahasiswa bermula dari unggahan informasi kedatangan pejabat negara ke UGM bersama dengan media pendukung pemerintahan.
"Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam. Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi," kata dia.
"Acara yang dilabeli sebagai wadah 'diskusi' ternyata betul hanya ajang pamer 'pencapaian pemerintah' dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantive," imbuhnya
Sarah menyatakan, kemarahan di GIK dipicu oleh banyak hal. Seperti nilai Rupiah yang semakin anjlok, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dikhawatirkan akan membuat efek domino. Juga soal gelombang PHK yang menyapu puluhan ribu pekerja.
"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," ujarnya.
'Bawa Pejabat ke Jalan'
Perwakilan mahasiswa UGM lainnya, Mesa, mengatakan dalam konteks demokrasi, diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa. Melainkan di ruang yang berdasar pada asas kesamaan kepentingan serta keberpihakan terhadap rakyat.
"Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan; ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka," kata Mesa.
Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, Mesa bilang jawaban yang mereka berikan menunjukkan ketidakberpihakan mereka pada rakyat.
"Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja," katanya.
"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkan hal tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput kondisi di Papua dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat," lanjutnya.
Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, mereka menantang pemerintah untuk membuktikannya. Mereke meminta agar pemerintah membuktikan dari hal yang paling mendasar dalam bentuk menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara.
4 Tuntutan Mahasiswa UGM
Mahasiswa UGM juga menyampaikan tuntutan berikut ini kepada pemerintah
- Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi
- Tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di bundaran HI
- Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU POLRI.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis.
(dil/apl)