.webp)
Menutup tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada krisis kemanusiaan akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Sumatera. Banjir besar dan longsor terjadi di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Sumatera Selatan, menyebabkan ribuan korban jiwa serta jutaan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Data penanganan darurat mencatat sebanyak 1.138 orang meninggal dunia, 7.000 orang luka-luka, dan 163 orang dinyatakan hilang. Lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak, dengan sekitar 1 juta orang mengungsi. Kerugian akibat bencana tersebut ditaksir mencapai Rp 68,6 triliun. Pemerintah telah menetapkan status darurat dan menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak.
Namun, bencana tersebut dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap dugaan keterlibatan 27 korporasi dalam terjadinya banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dugaan tersebut berkaitan dengan alih fungsi lahan di kawasan hulu daerah aliran sungai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lebih dari 90 persen bencana sepanjang 2024 hingga 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang erat kaitannya dengan deforestasi dan eksploitasi lahan. Indonesia sendiri tercatat kehilangan ratusan ribu hektare hutan setiap tahun, sementara penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dinilai masih lemah dan tebang pilih.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten dan Kota Probolinggo. Kerusakan hutan di kawasan kaki Gunung Bromo, khususnya di Kecamatan Sumberasih dan Dringu, berulang kali memicu banjir saat musim hujan. Akibatnya, permukiman warga kerap terendam lumpur dan sedimen.
Koordinator Jaringan Intelektual, Lukman Sunardi, menegaskan bahwa bencana tersebut bukan murni disebabkan oleh alam.
"Ini akibat pengelolaan lingkungan yang serampangan dan pembiaran terhadap tambang serta eksploitasi hutan yang bermasalah izinnya," ujarnya dalam refleksi akhir tahun koalisi Ranger Hutan Sae Patenang, Selasa (30/12/2025) malam.
Aktivis lingkungan Abu Nasir menambahkan bahwa kerusakan hutan di Probolinggo telah dilaporkan sejak 2020, namun hingga kini belum mendapat penanganan serius.
"Ada perusahaan beroperasi di kawasan hutan, tapi pejabat diam. Perhutani dari bawah hingga direksi harus bertanggung jawab," katanya.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, mendesak pemerintah daerah agar lebih serius menjaga kelestarian lingkungan.
"Membangun bukan berarti merusak alam. Pelestarian lingkungan adalah kewajiban pejabat publik," tegasnya.
Koalisi Ranger Hutan Sae Patenang menilai refleksi akhir tahun ini harus menjadi momentum evaluasi nasional.
"Jika hutan terus ditebang dan hukum terus diam, maka masa depan akan berbicara lewat bencana dan penderitaan," demikian pernyataan penutup.
Refleksi akhir tahun tersebut diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang digelar di tugu pertigaan Jalan Dokter Saleh, Kelurahan Tisnonegaran, Kota Probolinggo. Dalam aksi itu, para aktivis menyampaikan pernyataan sikap serta menyerahkan suvenir berupa kain kafan kepada Kasat Intelkam dan KBO Satlantas Polres Probolinggo Kota sebagai simbol protes.
(abq/hil)
