.webp)
Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah Republik Indonesia. Mulai dari produksi dan distribusi, sehingga mendapat atensi khusus agar semua berjalan dengan baik dan stabil.
Maka dari itu, di tengah tantangan distribusi pangan yang kian kompleks, Direktorat Ditreskrimum Polda Jatim meluncurkan sebuah program inovasi. Proyek perubahan itu bertajuk 'Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional' yang digagas Kasubdit II Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur.
Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Widi Atmoko menilai, gagasan atau proyek tersebut sebagai langkah konkrit yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dengan begitu, pasokan dari hulu hingga ke hilir akan selalu stabil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir," kata Widi dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025)
Hal senada disampaikan Kasubdit II Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur. Ia mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mendukung agenda nasional ketahanan pangan. Selain itu, ia merasa prihatin dengan maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik.
"Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan," kata Jumhur, Jumat (7/10/25).
Jumhur menjelaskan, keamanan jalur distribusi bukan hanya soal kriminalitas jalan raya. Tapi juga soal ketahanan nasional. Ketika pasokan pangan terganggu, ekonomi rakyat ikut terguncang.
Berdasarkan data dari Jatanras Polda Jatim, lebih dari 100 kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur utama logistik Jatim sepanjang semester pertama medio 2024-2025 dengan modus beragam. Mulai dari perampasan langsung hingga penipuan dengan penyamaran sebagai aparat.
"Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi," ujar peraih pin emas dari Kapolri usai mengungkap kasus narkoba jenis sabu sabu sebanyak 120 Kg saat menjabat sebagai Kapolsek Bintan Polda Kepri itu.
Jumhur menerangkan, proyek perubahan ini mengusung strategi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektoral dengan membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Ditreskrimum Subdit Jatanras, Satlantas, Dinas Perhubungan, dan beberapa instansi terkait.
"Melalui surat perintah Ditreskrimum Polda Jatim, dibentuk lah tim kerja terpadu yang melibatkan Jatanras, Dinas Perhubungan, Satlantas, dan instansi terkait ketahanan pangan dengan penguatan sistem pengamanan dan pemanfaatan platform digital serta mempercepat respon dan tata Kelola penanganan ancaman di lapangan," imbuhnya.
Eks Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya itu menegaskan jika proyek tersebut tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tapi juga membangun budaya kerja prediktif dan preventif. Pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, serta pengembangan sistem digital menjadi bagian dari rencana aksi jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga 2026.
Dalam jangka panjang, lanjut Jumhur, model tersebut diharapkan dapat direplikasi secara nasional sebagai prototipe pengamanan pangan, khususnya kejahatan di jalan raya.
Melalui kampanye publik bertajuk "Jalan Aman, Pangan Terjamin", ia memastikan Polri juga berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama.
Dengan dukungan media massa dan testimoni dari pelaku logistik, pesan proyek ini menyebar hingga ke titik-titik distribusi pangan utama di Jawa Timur. "Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil, maka dari situlah ketahanan nasional dibangun," tuturnya.
Jumhur menyatakan proyek perubahan itu menjadi bukti nyata bahwa inovasi kepemimpinan di tubuh Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga tentang membangun sistem keamanan yang menopang kesejahteraan bangsa.
(auh/hil)
