.webp)
Pemerintah Kota Pasuruan menggelar rapat persiapan Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023. Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo meminta semua pihak menyiapkan data yang akurat dan faktual.
FKP Regsosek 2023 akan dilaksanakan pada 2-21 Mei mendatang sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan awal Regsosek yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan tahun lalu. Regsosek bertujuan menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
"Pemanfaatan data kondisi ekonomi seluruh penduduk ini akan membantu program pemerintah sehingga bisa berjalan efektif, baik program kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lain lain. Untuk itu, diperlukan data yang faktual dan akurat," kata Wakil Wali Kota Adi Wibowo saat rapat di Ruang Rapat Untung Suropati, Jumat (14/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pria yang akrab disapa Mas Adi ini keakuratan data didapatkan dari pendataan yang dilakukan secara nyata, faktual, dan ada unsur kejujuran. Harapannya, itu menjadi basis data utama yang akan digunakan sebagai rujukan kebijakan pemerintah.
"Keterlibatan masyarakat menjadi hal penting untuk mendapat kesepakatan bersama sehingga ketika dikeluarkan kebijakan yang berbasis data, tidak ada kontra produktif dengan hal yang ada di lapangan maupun masyarakat. Momentum ini juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan kerja-kerja dan kebijakan pemerintah serta menimimalisir kekeliruan dalam penyusunan kebijakan," kata Mas Adi.
Mas Adi meminta dukungan kepada semua pihak untuk bekerja sama bergandeng tangan sehingga mampu mewujudkan data akurat dan faktual yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah maupun organisasi-organisasi yang menggunakan data tersebut sebagai rujukan untuk membuat program masing-masing.
"FKP ini akan dilaksanakan pada tingkat kelurahan, penting sekali pada kesempatan ini kehadiran camat dan lurah yang menjadi salah satu motor yang ikut membantu dalam kegiatan sensus yang akan dilaksanakan. Melibatkan beberapa komponen, baik itu organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Selain itu, peran penting dari kepolisian dan TNI, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan," ucap Mas Adi.
Kepala BPS Kota Pasuruan, Sri Kadarwati, menambahkan FKP merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan model PMT. Keterlibatan komunitas ini sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial dalam penyusunan data perlindungan sosial.
"Peserta FKP terdiri atas ketua SLS atau perwakilan yang paham mengenai keadaan masyarakat setempat, fasilitator yang merupakan lurah atau aparat kelurahan, dua fasilitator yang salah satunya diprioritaskan organik BPS, kemudian satu orang administrator yang berasal dari BPS, serta serta lima orang tokoh masyarakat, seperti tokoh agama atau adat; ketua atau pengurus lembaga kelurahan," kata Sri Kadarwati.
Selanjutnya, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023, BPS Kota Pasuruan akan melaksanakan Sensus Pertanian (ST 2023) yang meliputi lpendaftaran dan pencacahan lengkap kepada seluruh usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.
(ncm/ega)
