.webp)
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berkomitmen membuat perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tahun 2024. Setelah menyerap aspirasi dari kaum perempuan, kali ini ia menampung saran dari forum anak di Bumi Majapahit melalui musrenbang tematik.
Musrenbang Tematik Anak Kabupaten Mojokerto tahun 2023 untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 diikuti 47 peserta. Terdiri dari 11 peserta perwakilan Forum Anak Majapahit, 18 peserta Forum Anak dari 18 Kecamatan, serta 18 peserta dari Forum Anak Desa.
Musrenbang yang digelar Bappeda Kabupaten Mojokerto ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Direktur Thanks Institute Indonesia Ketut Abid Halimi. Musyawarah ini juga dihadiri para camat dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika membuka Musrenbang Tematik Anak Kabupaten Mojokerto 2023,Ikfina lebih dulu mengenalkan para pejabat kepada para peserta. Ia juga menjelaskan sepintas fungsi Smart Room Satya Bina Karya (SBK) kepada perwakilan anak di Bumi Majapahit.
Selanjutnya, ia meminta perwakilan forum anak menyampaikan saran kepada Pemkab Mojokerto. Saran dari anak-anak tersebut nantinya menjadi salah satu bahan untuk menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2024.
"Tidak harus masukan terkait anak. Karena sudut pandang anak berbeda dengan orang dewasa. Barang kali terkait jalan, jembatan, bangunan atau apapun. Semoga musrenbang ini memberi manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto," jelasnya, Rabu (15/3/2023).
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini sempat menyinggung tentang rumah aman untuk anak. Menurutnya, rumah aman selesai dibangun Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Namun, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
Ikfina juga menjabarkan masalah pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto. Ia menyebut Pengadilan Agama (PA) Kelas I Mojokerto menerbitkan sekitar 550 dispensasi kawin (Diska) tahun 2021. Artinya, terdapat ratusan anak yang menikah dini ketika itu.
Oleh sebab itu sejak 2022, Pemkab Mojokerto membuat nota kesepahaman (MoU) dengan PA Kelas I Mojokerto terkait prosedur diska. Yaitu para pemohon diska harus lebih dulu berhadapan dengan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto. Sehingga diska bisa ditekan menjadi sekitar 450 pemohon.
"Hampir 100 persen disetujui karena hamil duluan. Ini menjadi masalah. Para orang tua juga terpaksa. Mereka pasti ingin anaknya punya pekerjaan bagus, duitnya banyak. Ketika belum apa-apa anaknya sudah harus menikah, mengurus anak, akan menjadi masalah," terangnya.
Salah satu risiko pernikahan dini, lanjut Ikfina, adalah lahirnya bayi-bayi stunting. Karena para remaja putri belum siap menjadi ibu, baik dari sisi fisik maupun psikis. Bupati yang mempunyai latar belakang dokter ini menilai bayi yang lahir stunting lebih sulit dipulihkan.
"Bahaya stunting ketika mereka dewasa, kecerdasannya 20 persen di bawah standar. Sehingga kami butuh peran kalian semua (peserta musrenbang) supaya teman-teman kalian tidak kebablasan," tegasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menambahkan Musrenbang Tematik Anak 2023 digelar sebagai pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses partisipatif. Menurutnya, saran dan aspirasi perwakilan anak-anak Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu bahan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang berkualitas.
"Agar isu strategis terkait pemenuhan hak anak bisa dirumuskan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan. Karena kualitas dokumen perencanaan daerah ditentukan sejauh mana mampu menjawab isu strategis pembangunan," tandasnya.
(akn/ega)
