.webp)
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan arahan kepada Kepala Sekolah SMP dan sederajat se-Kota Kediri dalam acara pembinaan peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Kediri. Hal ini dilakukan untuk memitigasi permasalahan di dunia pendidikan.
"Seharusnya memang kita sering ketemu untuk menyamakan persepsi, menuangkan ide-ide kreatif untuk memajukan pendidikan di Kota Kediri," ujarnya di Aula Dinas Pendidikan, Selasa (14/2/2023).
Dia menyampaikan permasalahan penahanan ijazah menjadi perhatian serius. Penahanan ijazah tidak boleh dilakukan dan tidak boleh terjadi lagi di Kota Kediri. Sebab, pihaknya sudah mencarikan jalan keluarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk yang negeri urusannya sama saya. Kalau yang swasta nanti urusannya sama Dinas Pendidikan. Sampaikan saja kalau ada yang tidak mampu bayar. Biar kami selesaikan. Jangan bikin mental anak drop karena ijazahnya ditahan," imbuhnya.
Selanjutnya, dia mengingatkan tentang banyaknya sekolah yang menyelenggarakan perpisahan untuk memilihkan biaya yang paling hemat.
Beberapa solusi yang disampaikan di antaranya adanya subsidi silang untuk menanggung biaya perpisahan murid yang tidak mampu.
"Tidak perlu jor-joran di hotel misalnya. Perpisahan itu yang penting berkesan. Contoh mau pinjam balai kelurahan, balai kota, atau aula Dinas Pendidikan. Boleh. Silahkan.", jelas Wali Kota Kediri.
Permasalahan pelecehan seksual juga tidak luput dari perhatian. Abdullah Abu Bakar meminta untuk tidak menutup-nutupi kasus pelecehan seksual di sekolah. Siapapun pelakunya akan langsung berhadapan dengan hukum. Sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan harus menemukan solusi pencegahannya.
"Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengecek kegiatan ekstra kulikulernya. Juga harus menyusun sex education agar siswa tahu mana batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Serta tidak memberi kesempatan momen guru maupun pelatih dengan murid untuk berdua," jelasnya.
(akd/ega)
