Sidoarjo Masuk Daftar Daerah dengan Pelayanan Publik Cukup Baik dari KPK

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kinerja pelayanan publik sejumlah daerah yang dinilainya sudah cukup baik. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Saya monitor, saya catat setidaknya khususnya di pelayanan publik ada 30 daerah yang memiliki nilai pelayanan publik yang cukup baik," ujar Firli Bahuri dalam keterangan tertulis, Jumat (2/12/2022).

Hal ini ia sampaikan saat membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kamis, (1/12) kemarin. KPK RI memperingatinya dengan menggelar Road to Hakordia ke sejumlah daerah di Tanah Air. Salah satunya adalah Jawa Timur.

Adapun tema yang diusung dalam Hakordia tahun ini ialah 'Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi'. Firli Bahuri mengatakan korupsi merupakan sesuatu perbuatan dan berdampak sangat buruk. Perilaku ini bisa menghambat terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

"Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia kalau seluruh program yang diarahkan dalam rangka mewujudkan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah itu dikorupsi," ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah menjauhi sikap-sikap koruptif. Ia meminta ke kepala untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Untuk itu ia sangat berharap kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

"Pastikan setiap tahapan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, termasuk juga di dalam pelaksanaan anggaran harus bapak pastikan bahwa tidak terjadi intrik-intrik atau praktek-praktek korupsi," pintanya.

Firli Bahuri menegaskan kejahatan korupsi bukan hanya terjadi di suatu wilayah yurisdiksi tertentu, tapi bisa merambah ke seluruh bangsa dan negara di manapun berada. Seluruh kamar-kamar kekuasaan bisa dimasuki kejahatan korupsi. Baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan juga bisa masuk masuk kerana kekuasaan partai politik.

"Saya tidak bicara tentang politik hari ini, tetapi bicara tentang korupsi, korupsi bisa masuk ke ranah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga kekuasaan partai politik," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyadari pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan satu komitmen dan semangat bersama untuk memberantasnya. Ia mengajak semua pihak bersama-sama merapatkan barisan dan mengikrarkan bahwa Hari Antikorupsi Sedunia menjadi semangat bersama untuk menatap masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Mari kita jadikan Hakordia sebagai momentum penyemangat kita untuk menggerakkan energi kita, komitmen kita untuk tidak melakukan korupsi, mari kita jadikan hidup kita dalam suatu budaya dunia yang bebas dari korupsi, jadikan korupsi itu adalah sesuatu masa lalu," ajaknya.

Dalam acara ini, turut hadir Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah dan wakil gubernur DIY Yogyakarta serta seluruh kepala daerah di Jatim. Road to Hakordia di Jatim dilaksanakan di Kota Surabaya selama dua hari, dimulai Kamis-Jumat tanggal 1-2 Desember 2022 di Alun-alun Surabaya.

Kegiatan tersebut dibuka untuk umum. Banyak kegiatan yang bisa diikuti pengunjung. Di antaranya seminar, talk show, pentas seni tradisional, musik, marching band dan fashion show oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Selain itu juga disediakan stand pameran pelayanan publik dari berbagai kabupaten/kota di Jatim. Kabupaten Sidoarjo ikut ambil bagian dengan menempati booth no 12. Pada penutupannya besok Jumat tanggal 2 Desember 2022, akan digelar hiburan rakyat pertunjukan kesenian tradisional Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo juga akan menyuguhkan pegelaran seni tari pada penutupannya besok.

Adapun 30 daerah yang dinilai KPK adalah provinsi terdapat Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.

KPK juga mencatat kinerja pelayanan publik yang cukup baik dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur serta BPKP Perwakilan Jawa Timur.