Bupati Sidoarjo Bicara Pentingnya Kondusivitas pada Proses Pembangunan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo menggelar lokakarya di Hotel Luminor Sidoarjo pada Selasa (8/11). Kegiatan bertajuk 'Deteksi Dini Kerawanan Konflik Sosial dan Gangguan Kamtibmas Kabupaten Sidoarjo' bertujuan mengkaji potensi gangguan yang berpeluang muncul di Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor menyampaikan pentingnya kondusivitas dalam laju pembangunan Kabupaten Sidoarjo, agar dapat survive membangun wilayahnya.

"Tidak ada kabupaten yang dapat survive, atau melaju kencang tanpa kekondusifan yang tinggi, kekondusifan inilah yang nantinya akan menentukan arah pembangunan, investasi, perekonomian, dan sehingga semua bisa berlangsung dengan baik," ungkap bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).

Gus Muhdlor berharap agar ke depannya forum seperti ini lebih sering diadakan, mengingat tingginya tingkat heterogen yang berpengaruh terhadap potensi munculnya gangguan.

"Sidoarjo ini kabupaten yang unik, dengan UMR-UMK yang hanya selisih sedikit dengan Jakarta, namun dengan biaya hidup yang jauh lebih rendah dari Jakarta. Oleh karena itu Sidoarjo jadi jujukan arus urbanisasi dari daerah atau kabupaten lain, maka dari itu Sidoarjo saat ini menjadi kabupaten dengan ragam masyarakat yang tinggi," papar Gus Muhdlor.

Sementara itu, Ketua FKDM Syihabuddin menjelaskan kegiatan itu digelar untuk memetakan serta menyikapi isu yang perlu kita deteksi dini terkait dengan gangguan atau konflik sosial, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dalam forum ini kita coba untuk berpikir bersama, memetakan serta menyikapi isu yang perlu kita deteksi dini terkait dengan gangguan atau konflik sosial, atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," urai Syihabuddin.

Syihabuddin berharap diskusi forum ini akan menghasilkan langkah, baik berupa intervensi lapangan atau kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada Pemkab Sidoarjo sebagai bentuk policy brief agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.