.webp)
Sebanyak sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur bakal diperiksa maraton oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan setoran pejabat Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang dipanggil adalah Kepala BPN Gresik Rarif Setiawan.
Melansir detikNews, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ada sembilan Kakantah di Jawa Timur yang diusut. Selain Rarif, ada Kepala BPN I Surabaya Wida Rahardian Aji, Kepala BPN II Surabaya Agung Basuki, Kepala BPN Sidoarjo Nursuliantoro.
Lalu, Kepala BPN Situbondo Nasep Vandi Sulistyo, Kepala BPN Kabupaten Mojokerto Mateus Joko Slameto, Kepala BPN Kabupaten Malang Istanto Nurhidayat, dan Kepala BPN Jember M. Sochib Lutfi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Terkait dugaan) setoran ke atas," kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Para Kakantah itu akan dimintai keterangan penyidik terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di sejumlah kantah oleh petugas beberapa waktu lalu. Delapan saksi diperiksa di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di gedung Merah Putih.
"Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah," jelas Budi.
Delapan Kakantah dari Jawa Timur, termasuk Rarif, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB), tetapi juga dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan rotasi, promosi, mutasi jabatan hingga layanan pertanahan lainnya.
"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," pungkasnya.
detikJatim telah mencoba untuk menghubungi Rarif melalui WhatsApp pada Selasa (10/11/2026) malam untuk mengonfirmasi agenda pemeriksaan tersebut. Namun, hingga Rabu (11/7/2026) sampai berita ini ditulis, yang bersangkutan belum merespons lantaran pesan WhatsApp hanya menunjukkan centang satu yang artinya pesan belum terkirim.
Dihubungi terpisah, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Bayu Indrajati, S.E. mengatakan tidak mengetahui adanya panggilan KPK terhadap Kakantah Kabupaten Gresik. Sebab hingga hari ini dirinya masih izin tidak masuk karena sakit.
"Saya ndak ngerti mas. Saya sakit demam, jadi sampai hari ini saya masih belum ke kantor," kata Bayu singkat, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, ia memastikan tidak ada penggeledahan oleh KPK di kantor BPN. Ia pun mengatakan, pelayanan di Kantor BPN Gresik berjalan normal seperti biasa.
"Mboten niku mas (tidak ada itu mas). Kalau pelayanan kantor normal-normal saja mas," pungkasnya.
