.webp)
Rentetan kasus bullying, kekerasan hingga dugaan pelecehan di lingkungan pendidikan Kota Malang menjadi perhatian DPRD. Terbaru, kasus dugaan kekerasan dan pelecehan di SMK Negeri 4 Malang kembali memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik di sekolah.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan. Menurutnya, penanganan kasus tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul laporan atau peristiwa viral.
"Ini harus ada evaluasi yang menyeluruh untuk Dinas Pendidikan. Sudah enggak bisa lagi hanya menunggu aduan-aduan baru bertindak. Jadi akhirnya diselesaikan secara kasuistik, tidak diselesaikan secara holistik," kata Amithya kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amithya menilai, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya menyangkut bullying antar peserta didik.
Bentuknya beragam, mulai kekerasan verbal, fisik hingga kekerasan seksual. Karena itu, perlu ada perhatian serius terhadap mekanisme pencegahan dan penanganannya di setiap institusi pendidikan.
Amithya juga mempertanyakan apakah banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini disebabkan meningkatnya kejadian atau karena semakin banyak korban yang berani melapor dan kasusnya menjadi viral.
"Mulai dari bullying antarsesama peserta didik, baik itu seksual, verbal maupun fisik dan lain sebagainya. Ini sebetulnya juga menjadi concern kita bersama. Kenapa sekarang banyak sekali?. Apakah pemicunya hanya karena terviralkan atau memang ada yang lain," ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.
Amithya mengungkapkan, setiap institusi pendidikan harus memiliki mekanisme pengawasan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani berbagai bentuk kekerasan. Termasuk, memastikan lingkungan sekolah memiliki kepekaan terhadap perubahan perilaku peserta didik maupun tenaga pendidik.
Pihaknya berpandangan, pembentukan satuan tugas (satgas) khusus pencegahan kekerasan dan pelecehan di tingkat Kota Malang bisa menjadi salah satu pilihan.
Namun, keberadaan satgas tersebut harus diikuti kerja nyata dan mekanisme yang efektif.
"Kalau memang mau ada satuan tugas secara kota, saya sepakat. Yang jelas, jangan sampai satuan tugas yang dibentuk ini kemudian akhirnya nasibnya sama seperti satuan tugas yang lainnya," tegasnya.
Amithya menambahkan, mekanisme penanganan di masing-masing institusi pendidikan tetap menjadi hal utama.
Sebab, pihak sekolah merupakan unsur yang paling dekat untuk mengetahui sekaligus menindaklanjuti persoalan internal yang terjadi di lingkungannya.
Pihaknya berharap sekolah tidak lagi menganggap perilaku kekerasan sebagai bagian dari karakter seseorang yang bisa dimaklumi.
Sebaliknya, setiap bentuk kekerasan harus ditangani secara serius, termasuk dalam penggunaan bahasa dan cara tenaga pendidik berkomunikasi dengan peserta didik.
"Ini harus mulai diperhatikan secara serius. Bagaimana kita sebagai tenaga pendidik bisa disegani oleh anak didik, apabila dalam hal memilih kata saja kita tidak bisa mencontohkan yang baik," tuturnya.
Amithya juga mengingatkan bahwa predikat Kota Malang sebagai Kota Pendidikan harus diimbangi dengan jaminan keamanan bagi peserta didik. Sekolah semestinya menjadi ruang aman untuk menimba ilmu sekaligus membentuk karakter.
Menurutnya, terungkapnya sejumlah kasus yang melibatkan orang dewasa di lingkungan sekolah juga harus menjadi bahan introspeksi.
Terlebih, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan anak-anak menyampaikan laporan melalui perangkat masing-masing.
"Title Kota Pendidikan ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sekolah itu adalah ruang aman untuk anak-anak," ungkapnya.
Evaluasi juga diharapkan tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga pejabat sekolah dan tenaga pendidik. Proses penunjukan pejabat di lingkungan sekolah hingga pembentukan karakter seluruh warga sekolah perlu mendapat perhatian.
Amithya menegaskan, sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Lingkungan pendidikan juga memiliki tanggung jawab membangun karakter melalui keteladanan orang-orang dewasa di dalamnya.
"Bagaimanapun sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu, bagaimana kita membentuk karakter. Kalau dari para pejabat sekolahnya, kemudian orang dewasa yang ada di sana tidak bisa mencontohkan dengan baik, bagaimana anak-anak kita akan berperilaku baik juga," pungkasnya.
