Sekjen PBNU 2021-2026 Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan menempuh langkah hukum terhadap tiga orang yang menarasikan soal aliran uang di Muktamar ke-35 NU. Meski demikian, Gus Ipul masih enggan membuka nama-nama yang akan disomasi tersebut.
Gus Ipul mengaku pihaknya masih belum membuka 3 nama tersebut. Sebab pihaknya masih berkoordinasi dengan tim hukumnaya.
"Penasihat hukum masih finalisasi laporan ke polisi dan gugatan ke pengadilan," kata Gus Ipul kepada detikJatim, Jumat (25/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul berjanji akan menyampaikan ke publik tiga nama yang akan disomasi terkait Muktamar NU pada Selasa pekan depan.
"Tunggu selasa," ujar pria yang juga menjabat Mmenteri Sosial itu.
Dari informasi yang dihimpun detikJatim, salah satu nama yang akan disomasi adalah HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur). Somamsi itu buntut pernyataannya soal 2 mobil Toyot Land Cruiser yang membawa uang senilai Rp 480 Miliar ke arena Muktamar NU di Tambak Beras Jombang.
Dilansir detiknews, Sekjen PBNU 2021-2026 Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai terus mengembangkan berbagai tudingan dan narasi terkait penyelenggaraan Muktamar NU di media sosial. Muktamar ke-35 NU digelar di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang pada 27-31 Agustus 2026.
Sebagai langkah awal, ada tiga orang yang akan dilayangkan somasi. Ketiganya akan diminta mempertanggungjawabkan sekaligus membuktikan pernyataan-pernyataan yang telah mereka sampaikan kepada publik.
"Ada tiga orang yang akan kita somasi. Mereka akan kita minta untuk membuktikan apa yang sudah mereka ucapkan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu akan kita teruskan melalui jalur hukum," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2026).
Menurut Gus Ipul, langkah tersebut bukan untuk membatasi kritik ataupun perbedaan pendapat, melainkan untuk memberikan pembelajaran bahwa setiap tudingan yang disampaikan di ruang publik harus disertai bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita mencatat, kita mencermati semua pendapat yang diberikan oleh kader-kader NU di media sosial. Tentu setiap yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil jalur hukum sebagai bagian dari pembelajaran untuk kita semua," katanya.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul seusai berdiskusi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin. Keduanya bertemu dan membicarakan situasi NU setelah berakhirnya Muktamar.
Menurut Gus Ipul, Muktamar telah berjalan terbuka dan demokratis serta seluruh keputusan merupakan hasil dari forum resmi peserta Muktamar.
"Muktamar sudah selesai. Yang kalah terhormat, yang menang bermartabat. Perdebatan terjadi di sana. Tidak ada penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban PBNU sebelumnya. Pilihannya demokratis, merupakan titipan langsung dari peserta Muktamar. Tidak ada titipan dari mana pun," katanya.
Karena itu, Gus Ipul menyayangkan masih munculnya berbagai narasi di media sosial yang terus memperdebatkan proses Muktamar setelah forum resmi tersebut berakhir.
"Kita prihatin ada berita-berita yang luar biasa di luar sana, khususnya di media sosial, yang terus dikembangkan oleh sejumlah pihak," ujarnya.
Gus Ipul mengatakan kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun kebebasan menyampaikan pendapat juga harus disertai tanggung jawab terhadap fakta dan konsekuensi dari setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik.
"Kalau seseorang menyampaikan tudingan, silakan dibuktikan. Jangan hanya melempar pernyataan ke ruang publik kemudian merasa tidak memiliki tanggung jawab. Tiga orang ini akan kita beri kesempatan melalui somasi untuk menunjukkan bukti atas apa yang mereka sampaikan," katanya.
