.webp)
Kejati Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMD Jawa Timur, Bank Jatim Cabang Jakarta. Kejati menduga, kerugian negara di kasus tersebut sekitar Rp 569 miliar.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyesali kasus yang menimpa Bank Jatim Cabang Jakarta. Di mana, BUMD terbesar milik Jatim itu diguncang isu kredit fiktif total senilai Rp 569,4 miliar. Adhy mengakui, berita tersebut sangat mengejutkan.
"Tentu kita juga terpukul dengan kasus ini, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah," kata Adhy di Surabaya, Sabtu (26/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adhy melihat, ada anomali terkait kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta, sehingga pemerintah provinsi harus bergerak cepat mengambil langkah strategis.
"Maka kita melakukan pendalaman oleh auditor dan Bank Jatim yang melaporkan sendiri ke Kajati Jakarta. Ini bagian bahwa kami betul-betul proaktif terhadap persoalan-persoalan, setelah itu kita juga lakukan langkah-langkah percepatan untuk bisa mengurangi kerugian," jelas Adhy.
Dari jumlah kerugian Rp 569,4 miliar yang ditemukan, kata Adhy Karyono, ada paket kredit yang sudah kembali normal. Total 13 dari 69 paket kredit yang disediakan telah kembali normal. Terdapat pengembalian dana dan cash collateral yang dicairkan sehingga total akhir kerugian berjumlah Rp 268,9 miliar.
"Dan sekarang sedang ditangani, kita percayakan kepada Kajati untuk urusan selanjutnya. Ada juga aset yang sedang diperiksa untuk mengurangi tingkat kerugian," jelasnya.
"Pada laporan tahun buku 2024 itu (sisa kerugian) sudah ditutup dari dana cadangan untuk diketahui, bahwa tahun buku 2024, Bank Jatim berkinerja sangat baik walaupun ada fraud dan juga kerugian dan ditutup, itu masih kinerjanya baik," ujar Adhy.
Bank Jatim, lanjut Adhy, disebut berkinerja baik karena memiliki laba tertinggi di antara Bank Pembangunan Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga, ketika kasus fraud itu muncul, PSP langsung memerintahkan aksi penyelamatan.
"Bu Gubernur menugaskan untuk betul-betul mengevaluasi semua persoalan-persoalan baik manajemen, layanan, di seluruh cabang. Kemudian, ending-nya adalah kita melakukan seleksi untuk bisa membuat perubahan pengurus baik direksi dan jajarannya, maupun komisaris," ucapnya.
Adhy yang mewakili Pemprov sebagai Pemegang Pengendali Saham menuturkan, bahwa pembentukan pansel saat ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak berdiam diri di tengah gejolak isu kredit fiktif yang tengah melanda Bank Jatim saat ini.
Dikatakan Adhy, pemilihan direksi dan komisaris merupakan agenda rutin sekaligus bagian dari evaluasi. Ada yang habis masa jabatan, ada pula yang tidak perform.
"Ini menunjukkan bahwa kita tidak diam terhadap isu-isu yang berkembang. Kita melakukan perubahan-perubahan langkah-langkah," pungkasnya.
(faa/hil)
