.webp)
Sebuah video yang mengklaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000 untuk warga Jawa Timur beredar luas di media sosial khususnya TikTok. Setelah diverifikasi, video itu terbukti merupakan manipulasi yang tidak benar.
Menanggapi ini, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mendesak Polda Jatim untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyebarkan informasi palsu itu.
Sekretaris PKC PMII Jawa Timur, Moh Sholikhul Hadi menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus penyebaran berita bohong mencatut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendesak Polda Jatim untuk memproses secara hukum para pelaku penyebaran video hoax ini. Tindakan tegas diperlukan agar ada efek jera bagi mereka yang tidak bertanggung jawab," ujarnya di Surabaya, Senin (14/4/2025).
Sholikhul menambahkan bahwa kejadian serupa telah beberapa kali menimpa Gubernur Khofifah. Informasi-informasi yang beredar luas di masyarakat itu menurut mereka menyesatkan dan merugikan nama baik Khofifah.
"Ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, ada beberapa kasus di mana informasi yang menyesatkan beredar luas dan merugikan nama baik pemimpin daerah. Kami berharap Polda Jatim dapat segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi yang sesuai," tegasnya.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan pemerintah. Gunakan akun resmi pemerintah sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya," tambah Sholikhul.
Pihak PMII juga mengingatkan pentingnya literasi digital di era informasi saat ini. PMII mengimbau agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi yang ada di media sosial.
"Masyarakat harus lebih kritis dalam menyaring informasi. Hoax seperti ini bisa merusak reputasi seseorang dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah," ungkapnya.
Dalam konteks ini, PMII Jatim berharap agar semua pihak, termasuk masyarakat, dapat berperan aktif dalam melawan penyebaran informasi yang tidak benar.
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebenaran informasi. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari hoax," tutup Sholikhul.
(dpe/iwd)
