.webp)
Diskusi itu dikemas dalam agenda Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum atau PERISAI BADILUM.
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Hasanudin mengatakan agenda tersebut diikuti Pimpinan, Hakim, dan Tenaga Teknis Peradilan Seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 416 satuan kerja.
"Agenda ini rutin dilaksanakan setidaknya sebulan sekali. Diskusi ini tidak berhenti dari tema ini, kemudian kami akan meminta teman-teman hakim semua yang biasa menulis untuk membuat artikel dan dikirim ke kami pada program Arunika atau artikel hakim hukum nusantara," ujar Hasanudin kepada detikJatim, Jumat (21/11/2024).
Dalam diskusi itu, ada dua narasumber yang dihadirkan. Pertama adalah Dahlan Iskan yang merupakan Dirut PT PLN (Persero) 2009-2011 serta Menteri BUMN 2011-2014.
Dahlan menyampaikan pentingnya perubahan dalam sistem peradilan agar lebih baik. Salah satu yang disoroti dan menjadi bahan diskusi adalah mengenai jadwal sidang agar lebih tepat waktu.
"Saya banyak diskusi, termasuk diskusi bagaimana cara mengubah jadwal persidangan jangan sampai jadwal sidang itu molornya luar biasa," ujar Dahlan.
Para pimpinan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan lainnya turut mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi hingga menyebabkan jadwal sidang molor. Mulai dari jumlah perkara yang terlalu banyak serta jumlah hakim yang kurang sehingga kerap terjadi over capacity.
Dalam hal ini ada salah satu solusi yang ditawarkan peserta yakni Ketua Majlis Hakim harus bersikap tegas kepada semua pihak sehingga sidang berjalan tepat waktu.
"Kemudian perubahan kedua tentang yakni mindset tentang bagaimana menegakkan akal sehat karena hakim adalah profesi. Dia diberi hak dan otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai akal sehat dan hati nurani," ungkap Dahlan.
Sementara narasumber kedua adalah Ignasius Jonan yang merupakan Dirut PT KAI 2009-2014 dan Menteri ESDM 2016-2019. Jonan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam lingkup peradilan.
"Menurut saya kegiatan ini sangat baik dan saya sangat menganjurkan untuk diadakan secara reguler juga untuk calon-calon kepala UPT, jadi calon-calon kepala atau wakil kepala PN atau PT dan sebagainya," bebernya.
Dirinya juga menyarankan program pelatihan kepemimpinan itu dilaksanakan dengan lebih intens.
"Bahkan kalau boleh mungkin diekstensifikasi untuk secara bergilir bisa dikirim untuk sekolah leadership yang pendek mungkin 3 minggu, 2 minggu itu ke lembaga yang internasional," tukasnya.
(abq/iwd)
