.webp)
Salah satu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. KPK turut mengamankan sejumlah uang.
"KPK dalam penangkapan tersebut mengamankan beberapa orang dan sejumlah uang sebagai barang bukti yang masih terus kami kembangkan," jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dilansir detikNews, Kamis (15/12/2022).
Ghufron menambahkan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Namun, alumnus Universitas Jember (Unej) itu masih belum mau merinci siapa sosok wakil ketua dewan yang kena OTT, kemarin Rabu (14/12). Dia hanya memastikan bahwa saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Terjaring OTT KPK! |
"Terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara. Sementara ini Penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan, mohon bersabar untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umum setelah selesai proses pemeriksaan," tuturnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Surabaya, Jawa Timur. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah pihak.
"Benar, tadi malam, KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya Jatim," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (15/12/2022).
Sumber detikcom di KPK mengamini bila yang terjaring OTT adalah si Wakil Ketua DPRD Jatim
Ali mengatakan saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan dari pihak-pihak yang diamankan.
"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ucapnya.
Kemarin, beredar foto ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim disegel KPK. Foto tersebut memperlihatkan pintu warna coklat bertuliskan Wakil Ketua DPRD. Pintu ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim itu ditempel dua stiker berwarna merah dan putih. Dua stiker itu bertuliskan 'Dalam Pengawasan KPK'. Stiker itu menyegel pintu ruangan.
Dari informasi yang dihimpun, OTT itu dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Ada 2 orang yang diamankan. Setelah diamankan mereka diperiksa di Ditreskrimsus Polda Jatim.
(fat/dte)
