.webp)
Bupati dan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Tulungagung menjalani pemeriksaan penyidik KPK di kantor polisi setempat. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Keuangan (BK) Jatim.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tulungagung, Tri Hadiyadi usai menjalani pemeriksaan membenarkan sempat dimintai keterangan KPK terkait anggaran BK Provinsi Jatim anggaran tahun 2014-2018.
"Terkait BK yang pernah di dinas perindustrian dan perdagangan tahun 2014 sampai dengan 2018. Pernyataannya sedikit, karena saya belum menjabat waktu itu, hanya data-data saja," kata Tri Hariyadi kepada wartawan di Mapolres Tulungagung, Kamis (25/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tulungagung Samrotul Fuad. Ia juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara bantuan keuangan.
"Saya diperiksa sebagai Kabag Pembangunan saat itu," kata S Fuad.
Sementara mantan kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Mastur juga sempat menghadap penyidik KPK. Ia mengaku diklarifikasi terkait bantuan keuangan tahun 2017 di dinas kesehatan.
"Klarifikasi penganggaran di tahun 2017 sudah itu. Sekitar 10 pertanyaan. Terkait bantuan keuangan provinsi, tapi dinas kesehatan tidak punya dana dari provinsi, dana BK tidak punya," kata Mastur.
Dari pantauan detikJatim, terdapat 8 pejabat, mantan pejabat dan anggota DPRD Tulungagung yang diperiksa KPK.
Berikut rincian 8 orang yang diperiksa KPK, yakni:
- Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo
- Kepala Dinas Kominfo (Eks Kabag Pembangunan), Samrotul Fuad
- Kepala Dinas Perindag, Tri Hadiyadi
- Mantan Kepala Dinas Kesehatan, Mastur
- Anggota DPRD Tulungagung, Ponidi
- Anggota DPRD Tulungagung, Abdullah Ali Munib
- Mantan Kabid Anggaran BPKAD, Sri Pamuni
- Mantan Kepala Bappeda Tulungagung, Soeharto.
(fat/fat)
