.webp)
Menkopolhukan yang juga Ketua Kompolnas Mahfud Md menghadiri rapat bersama dengan Komisi III DPR RI membahas kasus penembakan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Saat rapat tersebut, Mahfud menjelaskan soal kiprah Sambo di internal Polri. Selain menyinggung 'kerajaan Sambo', Mahfud juga menyebut jika Sambo bisa mengendalikan jenderal di kasus pembunuhan Brigadir J.
Menurut Mahfud, Ferdy Sambo mengendalikan 3 jenderal polisi bintang satu dalam penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo bisa mengendalikan jenderal bintang satu itu untuk menyelidiki kasus Brigadir J
"Karena apa, dia sebagai Kepala Divisi Propam menguasai 3 bintang satu tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Hasil penyelidikannya diteruskan ndak oleh ini. Lalu nanti kalau sudah selidiki pemeriksaannya oleh ini, persetujuannya apakah ini hukumannya ini juga yang menentukan, sehingga di situ ada usul resmi dan itu nanti saya sampaikan secara resmi," ujarnya dilansir dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut membuat Mahfud mengilustrasikan bahwa Sambo layaknya jenderal bintang lima. Sebabnya, Mahfud menyebut Sambo bisa mengendalikan 2 jenderal polisi berbintang satu dan satu jenderal berbintang 3
"Makanya itu yang saya katakan itu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan. Ada Mabes di dalam Mabes, kalau anu tuh begitu. ceritanya nih kalau para orang-orang senior itu. Gini loh, Pak, dia punya bintang dua, tapi sini 1 1 3, berarti 5 dia. Ilustrasinya ya. Dan itu yang terjadi kan ke dalam kasus ini yang terjadi tidak bisa dibuka kasus itu sebelum bintang-bintang itu diserahkan, kalau nggak kita masih terpaku dalam skenario tembak menembak, itu aja kalau saya jawabannya," kata Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud menjelaskan bahwa kekuasaan Ferdy Sambo yang besar dalam struktur Polri ibarat sebuah kerajaan. Dia juga mengibaratkan Ferdy Sambo seperti bintang 5.
Soal kerajaan Sambo itu awalnya disinggung oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kompolnas, Komnas HAM,dan LPSK, Senin (22/8/2022). Habiburokhman meminta Mahfud menjelaskan soal istilah kerajaan Sambo.
"Soal kerajaan Sambo dikatakan sangat berkuasa seperti mabes dalam mabes, mohon didetailkan di luar konteks peristiwa pidana ini, seperti apa kelompok itu, bagaimana kekuasaannya, sewenang-wenang kah memindahkan orang atau mengintervensi perkara. Itu minta tolong didetailkan dan apakah sebelum pembunuhan ini mencuat Kompolnas sudah ada informasi soal itu, dan apa yang dilakukan Kompolnas selaku pengawas eksternal," kata Habiburokhman.
Mahfud membeberkan informasi kerajaan Sambo didapat dari berbagai masukan yang diterima Kompolnas. Informasi itu berasal dari para senior Polri hingga mantan Kapolri.
"Gini kalau kerajaan Sambo itu saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima Kompolnas oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, 'Pak, ini terlalu besar kuasanya'," katanya.
(hse/dte)
