.webp)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman mengecek kesiapan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Kabupaten Gresik. Dari hasil pengecekan tersebut, progress fisik pembangunan jargas di Gresik telah mencapai 95,4%.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut berbagai dukungan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Mulai dari perizinan, koordinasi dengan pemerintah desa hingga sosialisasi kepada masyarakat.
"Banyak hal. Jadi ini ada kolaborasi komprehensif terkait dengan perizinan, karena ini ada melintasi jalan kabupaten, kemudian sarpras yang lain, kemudian sosialisasi dengan pemerintah desa, ini sudah kita lakukan. Tinggal operasi saja," kata Fandi, Jumat (18/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fandi menambahkan Pemkab Gresik menyambut baik program tersebut karena jargas dinilai dapat membantu masyarakat menghemat biaya energi. Selain rumah tangga, manfaat tersebut juga diharapkan dirasakan pelaku UMKM di Kecamatan Menganti.
"Dan kita tahu tarifnya lebih murah dibandingkan tarif LPG 3 kilo. Terutama bagi UMKM," ujarnya.
KSP Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman mengatakan program jargas ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 1 juta sambungan rumah. Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut sehingga dukungan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di lokasi berikutnya.
"Jargas APBN tersebut dibangun di Kecamatan Menganti dan mencakup lima desa. Di Kabupaten Gresik, program tersebut memberikan sebanyak 7.363 sambungan rumah secara gratis kepada masyarakat," kata Dudung.
Dudung menambahkan pengecekan dilakukan KSP untuk memastikan kesiapan pengoperasian jargas. Sebelumnya, KSP bersama kementerian dan lembaga telah melakukan sejumlah rapat koordinasi untuk mengurai berbagai hambatan dalam pelaksanaan program.
"KSP untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik," tambah Dudung.
Ia menyebut progres fisik di Gresik sudah hampir 95,4% atau lebih cepat sekitar 4,6% dari rencana. Selain progres pembangunan, sejumlah persoalan perizinan yang sempat menjadi kendala pengoperasian juga telah diselesaikan.
"Persetujuan lingkungan hidup dan UKL-UPL telah terbit. Selain itu, rekomendasi teknis perlintasan jalan Kabupaten Gresik juga sudah dikeluarkan," tuturnya.
Dengan selesainya perizinan, lanjut Dudung, pemerintah kini diarahkan untuk masuk ke tahap pengoperasian. Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola serta menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
"Selanjutnya, kita minta SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah. Sementara BPH Migas diminta menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG 3 kilogram," pungkasnya.
