.webp)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional untuk periode Januari hingga Juni 2026 tembus 32.389 orang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dari jumlah total tersebut, PHK di Jatim mencapai 2.851.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebutkan bahwa iklim ekonomi di Jawa Timur masih baik-baik saja meski saat ini tengah terjadi badai PHK di beberapa daerah lainnya.
"Pertumbuhan ekonomi kita baik. Pertumbuhan sektor manufaktur juga baik, bahkan di atas rata-rata. Justru sektor manufaktur menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur," kata Emil di Surabaya, Selasa (28/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Jawa Timur sedang mengalami pelemahan. Ia menegaskan indikator makro ekonomi daerah justru masih menunjukkan kinerja yang positif.
"Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap terjaga, sementara sektor manufaktur masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan daerah dengan capaian di atas rata-rata nasional," tambahnya.
Karena itu Emil menilai potensi PHK yang tengah dipetakan merupakan kasus yang bersifat spesifik pada sejumlah perusahaan, bukan gambaran menyeluruh kondisi dunia usaha di Jawa Timur.
Pemprov Jatim, lanjut Emil, terus memantau potensi gelombang PHK yang diperkirakan berdampak pada ribuan pekerja di sejumlah perusahaan. Ancaman PHK terbesar, kata Emil memang masih berasal dari PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Pungging, Kabupaten Mojokerto, yang disebut tengah menghadapi konflik internal perusahaan.
"Karena Pakerin jumlah buruhnya lebih dari 2 ribu," tambahnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini memastikan pemetaan akan terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur sebagai bagian dari langkah mitigasi pemerintah menghadapi dinamika ketenagakerjaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan rinci terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Data tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai langkah mitigasi, termasuk antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.
"Semalam saya langsung cek ke Kepala Disnaker. Ada paparan lengkapnya PHK berasal dari mana saja. Ada sekitar 2.500 dari satu perusahaan (Pakerin), kemudian ada 300, 300, dan sekitar 1.000 dari perusahaan lainnya. Semua itu sedang kami mitigasi," jelas Emil.
Pemprov Jatim berharap upaya koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan bisa menghasilkan solusi terbaik agar aset industri tetap produktif, investasi tetap terjaga, dan peluang kerja bagi ribuan pekerja yang terdampak kembali terbuka.
Pemerintah juga memastikan akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut agar hak-hak pekerja tidak terabaikan di tengah konflik internal perusahaan.
