Pakar Unair Nilai Kenaikan BBM Non-Subsidi Masih Wajar

Memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran berdampak pada lonjakan harga minyak global. Kondisi ini turut mendorong penyesuaian harga BBM non-subsidi di Indonesia secara bertahap.

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Wisnu Wibowo menilai, kenaikan harga BBM non-subsidi masih tergolong wajar karena mengikuti mekanisme pasar internasional.

"Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional," kata Wisnu Wibowo saat dihubungi, Senin (30/3/2026).

Wisnu menjelaskan, pada periode Februari hingga Maret 2026, sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Harga Pertamax naik dari Rp 11.800 menjadi Rp 12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) dari Rp 12.450 menjadi Rp 12.900, serta Pertamax Turbo dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.100 per liter.

Untuk jenis solar non-subsidi, Dexlite naik dari Rp 13.250 menjadi Rp 14.200 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp 13.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar masih bertahan di harga Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.

"Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen," ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mengacu pada harga minyak dunia, khususnya Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus sebagai acuan harga komoditas global.

"Penyesuaian juga mengacu pada formula dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak. Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran," jelasnya.

Menurut Wisnu, badan usaha memiliki kewenangan dalam menentukan harga jual eceran BBM non-subsidi dengan tetap melaporkannya kepada pemerintah. Hal ini membuat harga lebih mencerminkan kondisi pasar sekaligus mendorong konsumsi energi yang lebih rasional, terutama bagi masyarakat mampu.

Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus di atas 100 dolar AS per barel memberikan tekanan terhadap fiskal negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak diperkirakan dapat menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun.

Wisnu menilai pemerintah tidak akan terburu-buru menaikkan harga BBM secara luas, khususnya yang bersubsidi. Penyesuaian harga masih menjadi opsi terakhir apabila tekanan fiskal semakin berat.

"Seperti diketahui, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara mulai mengerek harga BBM sejak akhir Februari 2026. Negara dengan mekanisme pasar penuh seperti Thailand dan Vietnam mengalami lonjakan harga yang lebih tajam, terutama pada jenis solar yang berkaitan langsung dengan sektor logistik dan industri," urainya.

Negara yang masih memberikan subsidi besar seperti Malaysia relatif mampu menahan kenaikan harga. Sementara itu, Singapura mencatat harga BBM tertinggi di kawasan karena tidak memberikan subsidi serta menerapkan pajak energi yang tinggi.

"Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi relatif stabil di tengah tekanan global. Kenaikan harga BBM non-subsidi masih tergolong moderat, sementara BBM bersubsidi, khususnya solar, tetap menjadi bantalan utama dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi domestik," pungkasnya.