.webp)
Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI terus mempercepat realisasi Kopdes Merah Putih di Jawa Timur. Kemenkop RI menghadirkan 837 Petugas Pendamping Kopdes Merah Putih di Jatim untuk mempercepat realisasi.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi RI Panel Barus mengatakan kehadiran 837 Petugas Pendamping Kopdes Merah Putih di Jawa Timur untuk memastikan koperasi dikelola sesuai dengan standar bisnis modern.
"Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan menyejahterakan para anggotanya. Itu sebabnya, pengelolaan usaha Kopdes Merah Putih didorong agar segera membawa manfaat ekonomi, khususnya bagi para anggota koperasi dan secara umum untuk masyarakat desa," kata Panel di Surabaya, Selasa (21/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenkop RI, kata Panel memberikan perhatian khusus pada KDKMP di 8.510 desa/kelurahan se-Jatim, dengan menerjunkan para pendamping. Mereka akan melakukan asistensi bisnis secara intensif agar KDKMP segera memperoleh pendanaan sesuai dengan proposal bisnis yang diajukan kepada perbankan. Dan Kementerian bersama dinas-dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/kota juga sedang menggelar pelatihan pelatihan utk ratusan ribu pengurus koperasi.
"Banyak desa/kelurahan yang maju dan potensial pada hasil pertanian dan sumber daya manusianya. Ini akan menjadi modal keberhasilan KDKMP di Jatim," katanya.
"Kemenkop terus melakukan sosialisasi yang masif melalui berbagai saluran dan media mengenai Program KDKMP agar tidak ada persepsi yang melenceng di masyarakat," tambahnya.
Panel mengatakan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diciptakan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah jalan baru perbaikan perekonomian bangsa.
"Jalan baru tersebut adalah desa akan menjadi penopang ekonomi nasional sekaligus pusat kekuatan masyarakat, antara lain dalam penyediaan pangan yang sangat vital bagi masyarakat," katanya.
Panel menjelaskan bahwa KDKMP diciptakan sebagai bentuk kemandirian bangsa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan yang semakin meningkat di tengah himpitan kemiskinan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jatim, angka kemiskinan di Jatim pada Maret 2025 adalah 9,50 persen dari total penduduk, atau setara dengan sekitar 3,83 juta jiwa.
Presiden Prabowo juga mengantisipasi dinamika global dan geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian. Maka kekuatan dan kemandirian ekonomi masyarakat terutama di perdesaan harus dibangun secara gotong-royong sesuai nilai-nilai bangsa dengan gerakan koperasi.
(auh/abq)
