Target 350 Ribu Rumah Rakyat di 2025, Segini yang Sudah Dibangun

Target 350 Ribu Rumah Rakyat di 2025, Segini yang Sudah Dibangun

Muhammad Aminudin - detikJatim
Jumat, 17 Okt 2025 22:00 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Kota Malang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Kota Malang. (Foto: Muhammad Aminudin/detikJatim)
Kota Malang -

Sebanyak 202.267 unit rumah rakyat telah dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga 16 Oktober 2025. Pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah rakyat bakal dibangun pada tahun ini.

Menteri PKP RI Maruarar Sirait menyatakan bahwa 46 ribu unit saat ini dalam proses pembangunan dengan 2.045 unit yang telah selesai namun belum melalui akad kredit. Sehingga total keseluruhan yang dibangun mencapai 247.857 unit rumah rakyat termasuk yang sudah diserahkan.

"Dari awal tahun sampai 16 Oktober, sudah 202 ribu lebih unit yang selesai. Ini capaian luar biasa dan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil," kata Menteri PKP yang akrab disapa Ara kepada wartawan dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jumat (17/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ara menegaskan bahwa pembangunan rumah rakyat merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempermudah akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Ada nggak presiden sebelumnya yang kasih BPHTB gratis atau kuota 350 ribu rumah rakyat? Ini nyata, bukan janji," katanya.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Ara juga memperkenalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan total anggaran Rp130 triliun. Program ini ditujukan bagi kontraktor, pengembang, dan toko bangunan skala UMKM yang memiliki modal maksimal Rp10 miliar dan omzet hingga Rp50 miliar.

Melalui skema ini, kata dia, pemerintah memberikan subsidi bunga 5%, sehingga pelaku usaha hanya membayar bunga 6 persen per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank konvensional yang mencapai 11-12%.

"Dengan biaya modal yang lebih ringan, pelaku UMKM bisa lebih produktif. Ini kebijakan yang belum pernah ada sejak Indonesia merdeka," bebernya.

Tidak hanya itu, Ara juga mendorong perbankan agar mempercepat penyaluran KUR Perumahan agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan rumah.

"Rentenir unggul karena cepat dan mudah, tapi bunganya tinggi. Masak negara kalah dari rentenir? Program ini harus mudah, cepat, dan murah," pungkasnya.




(dpe/abq)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads