Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo terkait percepatan penyerapan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui sistem e-purchasing pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan.
Khofifah menyebut nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 di Jatim telah mencapai Rp 1,12 triliun. Rinciannya, jumlah produk tayang sebanyak 62.682 dan produk lokal yang telah bersertifikat TKDN sebanyak 6.719.
"Dengan demikian, Pemprov Jatim telah menjadi pengelola katalog dengan etalase terbanyak secara nasional dan mendapatkan penghargaan dari LKPP-RI," ungkap Khofifah dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).
Untuk mendongkrak transaksi melalui e-purchasing Khofifah mengungkap bahwa Pemprov Jatim telah merumuskan beberapa kebijakan. Di antaranya memperbesar batasan transaksi dari Rp 50 Juta menjadi Rp 200 Juta, batasan metode pembayaran untuk transaksi Ganti Uang (GU) sampai Rp 200 Juta, menambah jumlah produk hingga 14 komoditas, dan meringkas surat pertangungjawaban pengadaan melalui toko daring dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan.
Kemudahan lainnya, lanjut Khofifah, sistem pembayaran e-purchasing kini telah memanfaatkan Virtual Account dan Id Billing Bank Jatim sehingga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 yang.
Dengan demikian, para pelaku UKM semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran. Selain itu, keabsahan transaksi sudah dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) dan e-materai serta adanya fitur besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bobot masa perusahaan (BMP).
"Dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya akan ada peningkatan serapan dari produk-produk UMKM serta tetap menjaga kualitas dan kontinuitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa diperluas marketnya," katanya.
Menurutnya, produk UKM biasanya menemui problem pada quality (kualitas) dan quantity (kuantitas) dan continuity. Ketika ada problem pada quality, Khofifah mengaku relatif sudah menemukan solusi melalui rumah kurasi yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) Jatim serta Dinas perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur melalui pondok kurasi.
"Dari rumah kurasi inilah dimungkinkan proses mengkurasi produk-produk UMKM untuk bisa diakses oleh seluruh PBJ di seluruh kabupaten / kota termasuk di Pemprov Jawa Timur," jelasnya.
Ketika quality relatif sudah ditemukan solusi, Khofifah mengatakan, quantity atau ketika ada kebutuhan lebih terutama untuk produk makan minum dan produk-produk UKM tertentu, maka disiapkan komunal branding. Seperti communal branding kopi sudah memiliki kualitas ekspor yang tidak hanya ke Asean tapi juga pasar luar ASEAN.
"Mohon para bupati wali kota jangan pernah berhenti untuk terus bisa menyinkronkan produk-produk yang memiliki keserupaan supaya aspek quantity ini bisa kita cari solusinya salah satunya melalui communal branding," urainya.
Dengan communal branding, kata Khofifah, dimungkinkan untuk bisa memperluas akses pasar karena secara quantity tentu akan mengalami proses perluasan. Selanjutnya, bagaimana kemudian aspek quantity dengan komitmen bisa diatasi secara bersama-sama. "Sehingga ketika ada permintaan besar quantity-nya juga bisa kita garansi," ujarnya.
Khofifah menyinggung ekosistem digital yang bisa menjadi bagian dari penguatan. Ekosistem digital melalui e-marketplace ke sistem digital melalui e-katalog akan menjadi bagian penting sekaligus pekerjaan rumah semua pihak, salah satunya Bank Jatim.
"Saya minta tolong Bank Jatim bisa serius agar digital ekosistem perbankan ini terus dikuatkan sehingga optimalisasi dari e-purchasing ini akan bisa kita maksimalkan karena ekosistemnya sudah tersupport," ungkapnya.
Menurutnya, ekosistem menjadi bagian yang penting sehingga kualifikasi yang dibutuhkan oleh seluruh proses pengadaan barang dan jasa tersedia lengkap. Dirinya mencontohkan, quality control menjadi bagian yang harus dijaga.
(abq/iwd)