.webp)
Mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran 2023, pemerintah pusat mengeluarkan pembatasan operasional terhadap kendaraan angkutan barang. Pembatasan tersebut berlaku mulai tanggal 17 April hingga 2 Mei 2023 mendatang.
Meski demikian, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk angkutan logistik seperti bahan pokok (bapok), obat-obatan, BBM, dan permakanan. Para pelaku usaha bongkar muat harus menuruti peraturan tersebut.
Sesuai yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga. Yaitu Nomor KP-DRJD 2616 Tahun 2023, nomor SKB/48/IV/2023, Nomor 05/PKS/Db/2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski ada pembatasan, namun aktivitas ekspor-impor tetap berjalan normal. Kondisi tersebut, sedikit memberikan angin segar bagi para pelaku usaha pengiriman logistik.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Klub Logindo Provinsi Jawa Timur Christin Adni menyambut baik kebijakan kelonggaran ekspedisi ekspor impor selama masa libur lebaran atau saat arus mudik maupun arus balik Lebaran.Selama 24 jam pelabuhan tetap beroperasi, kecuali pada momen Hari Raya Idul Fitri.
"Meski tidak adanya larangan, tapi pembatasan jam operasional tetap diterapkan. Selain mengangkut bahan pokok, pada jam tertentu angkutan logistik dilarang melintas di jalan tol," kata Christin melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Selasa (18/4/2023).
Dengan aturan tersebut, angkutan barang hanya bisa melintas di ruas jalan nontol. Oleh sebab itu, kata Christin, pelaku ekspedisi harus pintar menyiasati pengiriman distribusi barang agar aktivitas ekspor-impor tetap berjalan normal.
"Seperti memaksimalkan pengiriman dan mencari ruas-ruas jalan yang tidak dilintasi para pemudik dengan pengawasan atau rekomendasi dari petugas kepolisian," imbuh Christin.
"Kemudian guna menekan kerugian saat libur Lebaran, pemerintah mengimbau agar perusahaan logistik ekspor impor tetap beroperasi dan menyimpan barang di depo terdekat," sambungnya.
Seperti yang terjadi di Kawasan Margomulyo, di mana kemungkinan biaya yang timbul akibat penyimpanan dapat berkurang. Sedangkan pihak pelabuhan akan mengajukan kebijakan seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ada potongan cost yang timbul jika ada case tersebut dan tenaga diajukan kepada pihak head office depo atau storage.
(hil/dte)
