Besaran Kenaikan Tarif Penyeberangan 11% Tak Sesuai Usulan Gapasdap

Ardian Fanani - detikJatim
Kamis, 29 Sep 2022 23:47 WIB
penyeberangan ketapang-gilimanuk
Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi -

Pemerintah pusat lagi-lagi mengeluarkan keputusan penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi. Namun besaran kenaikannya tidak sesuai dengan pengusulan dari Gapasdap. Pemerintah menetapkan kenakan tarif penyeberangan mencapai 11 persen.

Pemerintah telah mengambil keputusan penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi melalui KM 184 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 28 September dan berlaku 3 hari setelahnya.

Pemberlakuan KM 184 tahun 2022 di atas membatalkan KM 172 tahun 2022 mengenai penyesuaian tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2022 yang seharusnya berlaku 3 hari setelahnya. namun SK tersebut tidak pernah berlaku tanpa adanya kejelasan dan juga tidak ada pencabutan walaupun telah melewati batas waktu pemberlakuannya yaitu tanggal 19 September 2022.

Ketua Gapasdap Banyuwangi I Putu Gede Widiana membenarkan keputusan kenaikan tarif penyeberangan. Namun besaran kenaikan tarif itu tidak sesuai dengan harapan dari pengusaha Kapal.

"Memang kami diberitahu pusat (Gapasdap) ada kenaikan. Tapi ya tidak signifikan sesuai dengan keinginan pengusaha kapal," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Meski begitu, kata Putu Widiana, pihaknya menyerahkan keputusan kenaikan tarif tersebut kepada DPP Gapasdap Pusat.

"Pokok kami sesuai rilis yang sudah di sebarkan oleh Gapasdap Pusat," tambahnya.

Sementara itu dalam rilis yang diterima detikJatim, Gapasdap menyatakan kenaikan tarif penyeberangan menilai pemerintah telah melakukan politisasi terhadap keselamatan penyeberangan.

"Sebenarnya usulan Gapasdap untuk penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akibat adanya kenaikan harga BBM tidak terlalu besar, akan tetapi yang besar adalah adanya kekurangan pada saat penetapan tarif sebelumnya yang dihitung mulai tahun 2018. Dimana kekurangan tersebut mencapai 35,4% yang sebenarnya sesuai ketentuan harus dilakukan evaluasi atau penyesuaian setiap 6 bulan. Tetapi hal ini tidak dilakukan. Sehingga tidak cukup untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga standar pelayanan minimum," ujar Khoiri Soetomo, Ketua Umum DPP GAPASDAP dalam rilis yang diterima detikjatim.

Pihaknya heran terhadap Kementrrian Perhubungan yang merupakan penanggungjawab keselamatan transportasi yang menetapkan tarif yang bertolak belakang dengan keselamatan.

"Kami sebagai asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tidak bisa menerima tuntutan untuk keselamatan dari pemerintah. Sehingga keselamatan bukan menjadi tanggung jawab operator/pengusaha lagi tetapi merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, karena kondisi pentarifan yang sangat minim," tambahnya.

Menurut Khoiri, kurangnya tarif, selain berpengaruh pada faktor keselamatan, dikhawatirkan juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan karyawan yang selama ini sudah terganggu dalam pembayaran gajinya. Dengan gaji yang tidak cukup akan menyebabkan konsentrasi kerja karyawan berkurang dan akhirnya akan berpengaruh pada keselamatan pelayaran.

"Di sini dapat dikatakan bahwa menteri menganggap bahwa keselamatan tidak penting, padahal keselamatan nyawa publik tidak ternilai harganya dan menjadi kewajiban pemerintah sesuai UUD untuk menjamin keselamatan jiwa dari setiap rakyatnya," tegasnya.

DPP Gapasdap membandingkan dengan kenaikan tarif yang terjadi pada moda transportasi yang merupakan pasar dari angkutan penyeberangan,yaitu Organda sudah mengalami kenaikan antara 35% - 45% dan Aptrindo 40%, sebelum terjadinya kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

"Kenapa hal ini tidak ada kontrol dari pemerintah? Ini berarti telah terjadi diskriminasi dimana moda transportasi laut tidak diperhatikan oleh kemenhub padahal jargon Presiden Jokowi adalah maritim,"pungkasnya.



Simak Video "Instruksi Jokowi ke Pemda Hadapi Kenaikan Harga BBM "
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/iwd)