.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk mensubsidi warga terdampak kenaikan BBM. Hal ini dilakukan guna menguatkan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya inflasi daerah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito menyampaikan langsung hal tersebut saat rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri, Senin (5/9).
Menurutnya, Pemkab Kediri tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampak kenaikan BBM, salah satunya dengan memberi subsidi kepada para pekerja transportasi umum yang mengangkut bahan-bahan pokok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan mensubsidi kebutuhan BBM yang digunakan oleh transportasi umum yang mengangkut bahan-bahan pokok," terang Mas Dhito dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).
Mas Dhito mengatakan dana subsidi yang telah tersedia, yaitu Rp 17 miliar, akan ditambah dengan dana alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 73 miliar. Diketahui dana tersebut akan menyasar 91.000 penerima.
"Kurang lebih Pemkab mengalokasikan Rp 100 Miliar untuk penanggulangan inflasi daerah," tuturnya.
Adapun pihaknya juga mengambil langkah lain selain kedua bantuan tersebut, seperti membuka lapangan pekerjaan melalui padat karya di lingkup desa. Di samping itu, Mas Dhito juga meminta Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) untuk mengambil langkah konkrit guna mencegah terjadinya inflasi di daerahnya.
Mas Dhito menargetkan dana subsidi disalurkan mulai Kamis (15/9) mendatang.
"Target kita, saya minta setiap SKPD untuk menyusun program kegiatan. 15 September sudah mulai pencairan," terangnya
Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja dengan cepat untuk menyusun laporan program tersebut. Bahkan, pihaknya meminta agar jajarannya tidak mengenal hari libur untuk mencegah inflasi ini.
"Artinya, waktu kita hanya 10 hari kerja. Dan saya minta kepada seluruh SKPD untuk tidak mengenal hari libur," pintanya.
Ia menambahkan inflasi juga bisa dikendalikan dengan dana desa. Melalui dana desa, daya beli masyarakat dinilai bisa tetap terjaga. Ia menegaskan akan memberi sanksi berat bila menemukan penyelewengan dalam penyaluran subsidi dengan dana desa.
"Saya imbau, kepada seluruh kepala desa yang memberikan BLT, diimbau untuk tidak ada penyelewengan. Terutama kepada perangkat-perangkatnya. Kalau sampai ada penyelewengan, kami yang ada di pemerintah kabupaten tidak akan memberikan ruang maaf," tegasnya.
Mas Dhito tidak hanya menunjukkan peringatan tersebut kepada pihak desa, melainkan juga kepada seluruh kepala SKPD dan stafnya.
"Jika nanti ada SKPD ataupun dari staff SKPD yang melakukan penyelewengan, maka akan kita berikan sanksi berat," pungkasnya.
(prf/ega)
