.webp)
Puluhan banner keluhan peternak ayam layer terpasang di Blitar. Para peternak mengaku, mereka memasang banner setelah dilarang berangkat demo ke Jakarta, Selasa (15/2/2022).
Koordinator peternak rakyat Blitar, Yesi Yuni Astuti mengatakan, tak hanya peternak layer Blitar yang berencana berangkat demo. Namun semua anggota Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN).
"Entah siapa yang membocorkan, Kamis (10/2) sore kami diundang Wabup Blitar dan dicegah berangkat demo," jawab Yesi dikonfirmasi detikjatim, Jumat (18/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana berangkat demo itu tertunda, karena Wabup Blitar Rachmat Santoso kemudian mengundang peternak layer Kabupaten Blitar melakukan audiensi pada Senin (14/2/2022). Dalam audiensi itu, turut hadir OJK Kediri yang menyampaikan relaksasi kredit bagi para peternak layer. Kemudian pihak Bank pemerintah yang selama ini menggelontorkan permodalan bagi pelaku UMKM.
Dari akun resmi @prokopim. blitar ditulis, terkait harga pakan tinggi dan harga telur yang belum stabil, Pemkab Blitar terus membantu dengan berkirim surat kepada Mendag untuk mengatur HET telur.
"Ada beberapa point yang sesuai kesepakatan kami. Wabup menyanggupi bersurat kepada Presiden dengan melampirlan surat tuntutan kami. Nah besoknya, surat itu memang sudah mengirimkan surat ke Presiden," imbuhnya.
Ketua PPRN, Alvino Antonio menegaskan, jika aksi demo anggotanya hanya tertunda. Dia juga membenarkan, sekitar 300 anggota PPRN akan menggelar demo di Istana Negara, Gedung DPR-RI dan kantor Kementan, Selasa (15/2).
Namun karena Blitar sebagai pioner aksi sempat bertemu Wabup Blitar dan Ditjen PKH Kementan maka aksi demo PPRN sepakat ditunda. Atas nama PPRN, surat penundaan aksi demo kemudian dibuat dengan nomor 041/PPRN/11/2022. Surat pemberitahuan ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 13/2.
"Daerah lain juga dilarang demo. Cuma yang nemui bukan bupati dan Ditjen PKH. Karena harga telur belum juga naik, kami sepakat demo kami tunda. Namun Kamis, tanggal 20 Februari kami tetap akan gelar demo jika harga telur tidak menyesuaikan di atas Rp 21 ribu per kilogram. Gimana caranya, pemerintah itu pikirkan gimana bisa direalisasikan. Selama ini pemerintah seperti hanya menggugurkan kewajiban tanpa mikir efek negatif atau positifnya bagi peternak rakyat," tandasnya.
(fat/fat)
