Pemkab Lamongan mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Sebanyak 401 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Salah satu opsi yang tengah disosialisasikan adalah penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting. Meski demikian, penerapannya tidak akan diwajibkan karena pemerintah desa diberi keleluasaan untuk menentukan mekanisme pemilihan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan, Joko Raharto mengatakan, penggunaan e-voting memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 4.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak bisa memaksa. Ini kan tawaran, apakah desa itu menggunakan manual atau menggunakan e-voting itu diserahkan kepada pemerintah desa," ujar Joko saat dikonfirmasi wartawan.
Baca juga: 61 Desa di Lamongan Gelar Pilkades Serentak |
Menurutnya, e-voting menjadi salah satu alternatif untuk memodernisasi pelaksanaan Pilkades. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat proses pemungutan suara lebih efisien dari sisi waktu sekaligus mengurangi penggunaan kertas suara atau paperless. Namun, wacana tersebut masih dalam tahap sosialisasi awal. Sebab, pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa hingga kini belum dimulai.
Selain opsi penggunaan teknologi, pelaksanaan Pilkades serentak 2027 di Lamongan juga akan menerapkan sejumlah ketentuan baru, termasuk mekanisme pemilihan jika hanya terdapat satu calon kepala desa.
Kabid Pemerintahan Dinas PMD Lamongan, Yanuar Rosyidi menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta PP Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam mekanisme calon tunggal, surat suara nantinya menyediakan dua kolom pilihan. Satu kolom memuat gambar calon kepala desa, sedangkan kolom lainnya merupakan kolom kosong.
Apabila suara kolom kosong lebih banyak dibandingkan suara calon, tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan lainnya menyangkut persyaratan perangkat desa yang ingin maju dalam kontestasi Pilkades. Jika sebelumnya perangkat desa cukup mengambil cuti selama mengikuti tahapan pemilihan, kini mereka diwajibkan mengundurkan diri secara permanen setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.
"Kalau yang kemarin cukup cuti, ketika tidak jadi, bisa kembali lagi sebagai perangkat desa. Kalau sekarang tidak bisa, ketika ditetapkan jadi calon, harus mengundurkan diri dan diproses," tegas Yanuar.
Saat ini, Dinas PMD Lamongan masih menunggu pengesahan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkades. Selain itu, pemerintah daerah juga menunggu proses pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Nantinya, BPD memiliki peran dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa di masing-masing desa. Setelah tahapan tersebut berjalan, persiapan teknis Pilkades serentak 2027 dapat dilanjutkan. Pemkab Lamongan berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai regulasi sehingga pelaksanaan Pilkades di 401 desa berlangsung tertib, lancar, dan demokratis.
