Jaksa Kejari Surabaya Dibebastugaskan Imbas Dugaan Selingkuh dan KDRT

Jaksa Kejari Surabaya Dibebastugaskan Imbas Dugaan Selingkuh dan KDRT

Rizki Setyo Samudero - detikJatim
Minggu, 15 Nov 2026 22:31 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti. (Foto: Istimewa)
Surabaya -

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Deddy Arisandi, dibebastugaskan sementara dari penanganan perkara. Keputusan itu diambil menyusul dugaan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya.

Hal itu merespons terkait beredarnya di media sosial postingan yang menyebut jaksa Deddy diduga memiliki kelainan, melakukan perselingkuhan hingga KDRT berkedok nikah.

"Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektifitas," kata Kepala Kejari Surabaya, Tri Anggoro Mukti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Minggu (15/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tri mengingatkan apabila permasalahan pribadi Deddy dengan keluarganya ada menyangkut dengan persoalan hukum, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui saluran resmi yang tersedia baik internal maupun eksternal.

ADVERTISEMENT

Tri melanjutkan, selama ini menilai Deddy telah menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan code of conduct dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penuntut umum.

Ia berharap persoalan ini tidak mengganggu persidangan yang sedang ditangani oleh Deddy seperti persidangan sopir Outlander, Erica Natasha Risakotta yang telah dituntut oleh Deddy selama 3 tahun 6 bulan penjara.

"Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud," sambungnya.

Tri juga menyampaikan masyarakat dapat melaporkan jika menemukan tindakan tercela yang dilakukan penuntut umum dalam proses penanganan perkara. Laporan itu dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dapat diakses di laman www.lapor.go.id.

"Kami tidak akan mentolerir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa," tandas Tri.



(auh/hil)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads