.webp)
Praktik penggelonggongan sapi masih ditemukan di mitra jagal yang beraktivitas di Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun. Kondisi ini menjadi sorotan utama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur yang meminta RPH Surabaya melakukan pembenahan menyeluruh sebelum sertifikat halal resmi diterbitkan.
Dirut RPH Surabaya Perseroda Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, masih ada penggelonggongan sapi di RPH.
"Dari total 65 jagal yang beraktivitas di RPH Tambak Osowilangun, masih ditemukan praktik penggelonggongan sapi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengajuan kembali sertifikat halal setelah perpindahan fasilitas pemotongan," kata Fajar, Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sertifikat halal tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Sertifikasi harus menjadi jaminan bahwa seluruh proses pemotongan benar-benar memenuhi ketentuan kehalalan dan perlindungan konsumen.
"Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan," ujarnya.
RPH Surabaya akan menerapkan seleksi terhadap mitra jagal. Sertifikat halal nantinya diperuntukkan bagi jagal yang tertib, memenuhi ketentuan pemotongan, dan tidak melakukan praktik penggelonggongan sapi.
Penertiban dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, edukasi, hingga pemberian peringatan. Fajar berharap, penerapan aturan lebih tegas dapat diberlakukan setelah Lebaran mendatang. Namun, peringatan kepada para jagal mulai diberikan sejak sekarang agar segera beralih ke praktik pemotongan yang sesuai ketentuan.
"Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi tentang daging sapi gelonggongan," harapnya.
Fajar menilai penggelonggongan sapi merugikan konsumen karena berpotensi membuat pembeli mendapatkan daging dengan kandungan air berlebih. Praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi jagal yang telah menjalankan pemotongan sesuai aturan.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan DKPP Kota Surabaya dan Dinas Peternakan Jawa Timur untuk memperkuat pengawasan sapi hidup siap potong dan distribusi daging di pasar tradisional dan pasar modern. Tidak semua pedagang daging di Surabaya mengambil pasokan dari hasil pemotongan RPH Surabaya. Sebagian mendapatkan daging dari luar daerah maupun tempat pemotongan yang tidak terpantau," urainya.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Solihin Hasan menegaskan, praktik penggelonggongan sapi menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan sebelum sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun diterbitkan. MUI meminta RPH melakukan pembenahan menyeluruh.
"Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait," kata Solihin.
MUI berharap sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun dapat segera diterbitkan.
"Kami akan terus mendampingi dan memantau proses perbaikan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi," pungkasnya.
