DPRD Kota Malang menyoroti kelayakan infrastruktur Terminal Madyopuro yang saat ini menjadi titik keberangkatan Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya. Terminal tersebut dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan untuk menunjang operasional transportasi publik tersebut.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai, Terminal Madyopuro memiliki sejumlah persoalan infrastruktur yang perlu segera ditangani.
Salah satunya berkaitan dengan sistem drainase yang belum memadai sehingga air masuk ke area terminal ketika hujan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Amithya, kondisi tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diterimanya saat kegiatan reses. Karena itu, aktivasi Terminal Madyopuro sebagai titik keberangkatan Trans Jatim semestinya dibarengi dengan penyempurnaan fasilitas dan infrastrukturnya.
"Iya, memang kalau Madyopuro pasti butuh beberapa tahap untuk menyempurnakan. Karena memang sudah lama kosong. Kemarin ketika reses saya mendapatkan aspirasi bahwa di situ kalau lagi hujan air masuk karena drainase tidak ada," kata Amithya saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, apabila Terminal Madyopuro tetap dipilih sebagai titik keberangkatan Trans Jatim Koridor II, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus turut memberikan dukungan melalui pembenahan infrastruktur.
Sebab, dalam keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi agar operasional transportasi publik berjalan optimal.
"Kalau misalkan setelah evaluasi keputusannya tetap di Madyopuro, ya suka tidak suka, mau tidak mau harus memfasilitasi masyarakat dengan memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya. Itu sudah risiko," tegasnya.
Di sisi lain, Amithya juga menyoroti keberadaan Terminal Arjosari yang dinilai memiliki potensi sebagai titik keberangkatan Trans Jatim.
Terminal tersebut memiliki fungsi sebagai hub transportasi yang memungkinkan penumpang dari luar kota melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Trans Jatim di wilayah Malang Raya.
Menurutnya, penentuan titik keberangkatan seharusnya mempertimbangkan manfaat bagi seluruh pengguna transportasi.
Tidak hanya kepentingan sopir angkutan kota (angkot), tetapi juga masyarakat yang menggunakan layanan Trans Jatim maupun moda transportasi lainnya.
Amithya berharap, evaluasi penentuan titik keberangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi.
Sebab, setiap kebijakan transportasi pasti memiliki konsekuensi yang harus diperhitungkan secara matang.
"Semua keputusan itu kan ada plus minusnya. Tetapi yang kita cari itu yang paling sedikit minusnya. Sehingga pertimbangannya memang harus matang," ujarnya.
Ia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah provinsi, Pemkot Malang, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Komunikasi tersebut dinilai penting untuk menyamakan perspektif mengenai alasan pemilihan Terminal Madyopuro dibandingkan Terminal Arjosari.
Amithya menambahkan, evaluasi perlu dilakukan setelah operasional Trans Jatim Koridor II berjalan sehingga dampak dan persoalan di lapangan bisa terlihat secara nyata, bukan sebatas perkiraan.
"Harapan saya bisa diupayakan komunikasi yang baik. Mungkin dalam perjalanan sosialisasi atau edukasinya ada yang terlewat. Itu yang harus diklarifikasi dulu," imbuhnya.
Terkait kemungkinan perpindahan titik keberangkatan ke Terminal Arjosari, Amithya menyebut keputusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik program Trans Jatim.
Evaluasi nantinya perlu dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Malang.
"Saya berharap masih ada ruang untuk mengevaluasi titik terminal mana yang akan digunakan. Kalau dari distribusi destinasi lebih di Terminal Arjosari," pungkasnya.
